Beranda Hukum MK: Menyambut Masyarakat 5.0, Perlu Reformasi Penegakan Hukum

MK: Menyambut Masyarakat 5.0, Perlu Reformasi Penegakan Hukum

Society 5.0 merupakan paradigma untuk menjawab tantangan global seperti meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi.

Jakarta (ANTARA) – Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MC) Suhartoyo melihat perlunya pembenahan lembaga penegak hukum Indonesia untuk mewujudkan supremasi hukum dan keadilan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat 5.0.

“Bedanya dengan praktik penegakan hukum (umum, red.), Sekarang di era Society 5.0, ada dukungan Internet of Things (IOT) dalam penegakan hukum,” kata Suhartoyo dalam keynote speech pada seminar nasional bertajuk Refleksi Tentang Penegakan Hukum Indonesia di Era Masyarakat 5.0” yang disiarkan di kanal YouTube FKPH FH UII dan dipantau dari Jakarta pada Minggu.

Selama 2 tahun terakhir, dengan adanya pandemi COVID-19, paradigma kehidupan yang awalnya dipengaruhi oleh Revolusi Industri 4.0 kini bergeser ke paradigma Society 5.0, kata Suhartoyo.

Paradigma Society 5.0 memadukan Revolusi Industri 4.0 dengan inisiatif pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

“Society 5.0 adalah paradigma yang dikembangkan untuk menjawab tantangan global seperti meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi, penipisan sumber daya alam, terorisme, pandemi kehidupan, pandemi ketidakpastian dan kompleksitas di hampir semua tingkat kehidupan,” kata Suhartoyo.

Dengan demikian, Society 5.0 akan mengembangkan masyarakat yang lebih human-centric, yaitu menyeimbangkan laju ekonomi untuk menghilangkan kesenjangan dan mengatasi masalah sosial melalui sistem yang menyatukan ruang siber dan ruang fisik.

Adapun bagi aparat penegak hukum yang lebih berorientasi pada manusia, Suhartoyo melihat perlunya pembenahan lembaga penegak hukum dalam beberapa aspek, yaitu: reformasi penggunaan hukum yang adil sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh aparatur negara dan kebutuhan untuk lembaga peradilan untuk menjaga prinsip independensi, imparsialitas dan keadilan, serta kebebasan dalam penyelesaian perkara.

Selain itu, ia berpendapat bahwa Society 5.0 juga membutuhkan reformasi sistem penegakan hukum terkait dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, kegiatan penegakan hukum yang semakin berdasarkan prinsip keadilan, kegiatan penegakan hukum yang mengutamakan pemajuan dan perlindungan. dari hak asasi manusia. serta peningkatan partisipasi publik dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

“Di sisi lain, undang-undang juga dapat menghambat perkembangan inovasi. Oleh karena itu, penyusunan regulasi ke depan harus ramah terhadap inovasi itu sendiri,” kata Suhartoyo.

Artikel sebelumyaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Renham Indonesia menjadi benchmark bagi negara lain
Artikel berikutnyaPresiden Jokovi akan mengambil alih kepemimpinan G20