Beranda Hukum Minggu, rapat koordinasi lintas sektor sebelum putusan MK tentang UU Hak Cipta

Minggu, rapat koordinasi lintas sektor sebelum putusan MK tentang UU Hak Cipta

Jakarta (ANTARA) – Kabar hukum yang terjadi selama sepekan (Senin-Sabtu, 22-27 November) namun tetap menarik untuk disimak, dimulai dari Kapolri menjelaskan strategi pengamanan untuk mencegah lonjakan COVID-19. . -rapat koordinasi sektoral putusan MK tentang uji materi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja.

Berikut ini ringkasan lengkapnya.

1. Kapolri Jelaskan Strategi Cegah Lonjakan Natal/Tahun Baru COVID-19.

Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/11), menjelaskan strategi pengamanan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru. 2022 liburan.

Strategi yang dimaksud adalah strategi pengolahan hulu dan hilir, pengawasan ketat protokol kesehatan (prokes) di semua jenis angkutan laut, udara dan darat.

Lebih detail di sini:

2. Tiga anggota TNI-Polri yang dipukul di Ambon diperiksa.

Tiga pegawai TNI dan Polri yang saling pukul di Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdamai, namun masih melakukan penyelidikan di unit masing-masing.

Lebih detail di sini:

3. PKC memanggil empat saksi dalam kasus korupsi e-KTP.

Pada Senin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan paket aplikasi kartu identitas nasional berdasarkan nomor induk kependudukan (KTP-elektronik/KTP-el).

Lebih detail di sini:

4. Densus 88 mengungkap peran Farid Okba cs dalam membiayai teroris JI.

Pasukan Khusus (Densus) Penanggulangan Terorisme (Densus) 88 Polri mengungkap peran penting Farid Okba dan Ahmad Zain An Naji dalam Dana Pendanaan Jamaa Islamiyah (JI), yakni sebagai orang yang diminta memberikan petunjuk bagaimana cara menghimpun dan menyalurkan dana.

Lebih detail di sini:

5. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mengikat secara hukum.

Lebih detail di sini:

Artikel sebelumyaSeminggu kemudian, penugasan Mendagri kepada Presiden disampaikan pidatonya di KTT ASEM.
Artikel berikutnyaPerluas Partisipasi Rakyat Papua dalam Mencegah Korupsi