Beranda News MIA: Perlu sinergi untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada serentak 2024

MIA: Perlu sinergi untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada serentak 2024

Jakarta (ANTARA). Bakhtiar, Direktur Jenderal Kebijakan dan Administrasi Umum Kementerian Dalam Negeri, menekankan pentingnya sinergi untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada serentak 2024.

“Bagaimana menghadirkan pemilu yang fair and fair, maka tugas Bawaslu tidak mudah, apalagi dalam konteks netralitas ASN, ini perlu dilakukan bersama-sama, Kemendagri mendukung Bawaslu untuk memastikan aturan ini ditaati oleh DPR. kepala daerah,” ujarnya. Hal ini dinyatakan dalam email yang diterima di Jakarta.
Bakhtiar menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat koordinasi Bawaslu dan kepala daerah pada Selasa tentang penerapan netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Dikatakannya, undang-undang ASN mengangkat kepala daerah sebagai sumber daya manusia sebagai kepala daerah, sehingga dalam rangka melaksanakan netralitas ASN diperlukan interaksi dengan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk Kementerian Dalam Negeri.
Ditambahkannya, ASN juga menganut asas netralitas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Peraturan tersebut, kata dia, menyebutkan ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
ASN juga berwenang untuk tidak memihak pengaruh dan tidak memihak.
“Saya kira ini inovasi yang bagus dari Bawaslu, ada pakta kejujuran karena diketahui Bawaslu tidak punya cukup tangan, karena teman-teman dari ASN, KPU, masyarakat, semua peserta juga dikuasai Bawaslu,” ujarnya.
Dengan netralitas ASN, kata dia, diharapkan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajaran, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan diterima masyarakat dan dunia.
“Seseorang bisa mengajukan kriteria yang berbeda mengenai pemilu, tapi intinya adalah untuk membangkitkan kepercayaan publik, masyarakat, dunia internasional percaya, apakah pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan penuh keadilan? Untuk itu, semua mata pelajaran yang terkait dengan pemilu harus menjaga integritas,” ujarnya.
Bakhtiar kemudian menjelaskan bahwa pengembangan ASN memang tidak berada dalam kompetensi penyelenggara pemilu, namun tentunya hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas persaingan dalam pemilu dan pilkada, sehingga penting untuk menjaga netralitas. dari ASN.

Artikel sebelumyaTes DBD spesifik gratis dari pemerintah kota Tasik saat peluncuran
Artikel berikutnyaPadmamitra Prize 2022 mendorong sinergi antara bisnis dan pemerintah