Beranda News Menteri ATR menyerahkan 762 surat keterangan pindah di Minahasa Selatan

Menteri ATR menyerahkan 762 surat keterangan pindah di Minahasa Selatan

“Nanti saat pulang kampung akan dibuatkan fotokopi akta asli dan fotokopinya akan ditaruh di tempat lain.”

Minahasa Selatan (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 762 sertifikat redistribusi tanah kepada warga Desa Ongkau III, Kecamatan Sinonsayan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

“Masyarakat baru saja menerima redistribusi dari Objek Tanah Reforma Agraria (TORA). Selama 33 tahun, masyarakat telah menunggu kepastian hukum dan rasa keadilan, karena tanah yang juga mereka tempati, mereka garap di eks Yasa PT. Tani, mereka tidak bisa masuk secara legal,” kata Hadi Tyajanto di Minahasa Selatan, Kamis.

Melalui kerjasama antara pemerintah daerah, Satgas Pembaruan Agraria (GTRA) dan masyarakat, lanjutnya, BPN akhirnya mampu mewujudkan keinginan masyarakat akan kepastian hukum.

“Tanah sudah dibagikan kepada 656 KK, total ada 762 sertifikat, 762 bidang tanah, dan saya juga berpesan agar masyarakat juga ikut bertanggung jawab menjaga tanah hasil redistribusi untuk kepentingan ekonomi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sertifikat tersebut sesuai dengan nama komunitas pemilik. Hadi juga meminta masyarakat tuan rumah untuk menjaga dengan baik sertifikat yang diterimanya.

“Oleh karena itu, saya ingin menyarankan Anda untuk menyimpan sertifikat dengan benar. Nanti, ketika Anda kembali ke rumah, sertifikat asli akan difotokopi, dan fotokopinya harus ditempatkan di tempat lain,” desaknya.

Hal ini bertujuan untuk menunggu kehilangan atau terkena bencana alam yang mengakibatkan terjadinya korupsi sertifikat. Dengan demikian, sertifikat asli atau fotokopinya dapat disimpan sebagai bukti sah dari hak atas tanah redistribusi tersebut.

“Fotocopy dimasukan ke dalam plastik, apa gunanya? Tujuannya, kalau ya kita tidak mau, hujan deras, lalu ternyata ada masalah kecil, sertifikat asli hilang; saat ini, Fotokopi sertifikat bisa dilaporkan ke kantor BPN untuk meminta sertifikat aslinya,” kata Hadi Tiadjanto.

Artikel sebelumyaKPPI Bangka Latih Kader Perempuan Berpolitik
Artikel berikutnyaAbdul Muti Ajak Pendidikan Islam Pluralistik Jaga Pluralisme