Beranda Warganet Mendes PDTT Siapkan Proses Kompensasi Korban Kerusuhan Maluku

Mendes PDTT Siapkan Proses Kompensasi Korban Kerusuhan Maluku

Pemerintah harus segera mematuhi perintah pengadilan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3,9 triliun kepada korban kerusuhan Maluku sebagai penggugat.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pemukiman Kembali (Kemendes PDTT) sedang menyiapkan dokumen terkait proses ganti rugi korban kerusuhan di Provinsi Maluku.

Ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemerintah atas gugatan golongan atau kelompok yang diajukan oleh korban kerusuhan Maluku 1999.

“Kami siap memenuhi target yang ditetapkan untuk mendukung percepatan dan keberhasilan pelaksanaan putusan ini,” kata Mendes Abdul Halim Iskandar kepada PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, pemerintah harus segera mematuhi perintah pengadilan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun kepada korban kerusuhan Maluku sebagai penggugat.

Jumlah uang tersebut, jelasnya, terdiri dari bahan bangunan (BBR) Rp15 juta dan uang tunai Rp3,5 juta untuk masing-masing pengungsi dari 213.217 KK.

Dalam rapat koordinasi khusus (rakorsus) tingkat menteri yang diketuai Menko Polhukam Mahfoud, MD yang dihadiri oleh beberapa kementerian lain, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Hal ini dibahas di kepala Kementerian Dalam Negeri Tito Carnaviana.

Kerusuhan Maluku yang dimaksud adalah konflik politik etnis yang melibatkan agama di Kepulauan Maluku, khususnya Kepulauan Ambon dan Halmahera, yang dimulai pada awal era Reformasi 1999 sebelum ditandatanganinya Piagam Malino II pada 13 Februari 2002.

Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah pengunduran diri Presiden Suharto dan devaluasi rupee selama dan setelah krisis ekonomi di Asia Tenggara.

Rencana pemekaran Provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperparah masalah politik daerah yang ada. Karena isu politik tentang agama, pada Januari 1999, terjadi perseteruan antara Kristen dan Muslim.

Artikel sebelumyaPerkuat Kolaborasi G20, Menkominfo Usulkan Kelompok Kerja Ekonomi Digital
Artikel berikutnyaACT Pekalongan Bantu Warga Terdampak PPKM