Beranda Hukum Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti akan segera diadili

Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti akan segera diadili

Tersangka dan barang bukti diserahkan pada Jumat (30/9) kepada tersangka Haryadi Suyuti dkk.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan di Pemkot Yogyakarta kepada kejaksaan agar bisa segera diproses hukum.

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Yogyakarta (DPMPTSP), Nurvidhihartan (NWH) dan Triyanto Budi Juwono (TBY) selaku sekretaris pribadi dan asisten HS. .

“Tersangka dan barang bukti diserahkan pada Jumat (30 September) kepada tersangka Haryadi Suyuti dan kawan-kawan dari tim penyidik ​​sebagai bagian dari tim penuntut, karena isi berkas perkara memenuhi syarat formil dan materil untuk kelengkapan berkas perkara. kasus. file,” kata kepala berita PKC Ali Fikri dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada hari Sabtu.

Ketiganya adalah penerima manfaat dalam kasus ini.

Selain itu, Ali mengatakan sekelompok jaksa akan memperpanjang penahanan masing-masing selama 20 hari ke depan hingga 19 Oktober 2022.

HS saat ini ditahan di Rutan PKC di Gedung Merah Putih PKC, NWH ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, dan TBY ditahan di Rutan PKC di Pomdam Jaya Guntur.

“Selain itu, sekelompok jaksa segera mentransfer materi kasus dan dakwaan ke pengadilan korupsi dalam waktu 14 hari kerja. Sidang sudah dijadwalkan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta,” kata Ali.

Penerima suap dalam kasus ini adalah Un Nusihono (Ontario) selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk.

Dalam membangun perkara tersebut, PKC menjelaskan bahwa pada tahun 2019, tersangka ON melalui Dandan Jaya Karthik selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA, mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro.

Kompleks perumahan ini termasuk dalam kawasan cagar budaya pemerintah kota Yogyakarta.

Permohonan izin berlanjut hingga tahun 2021 ketika ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan, komunikasi secara intensif dan membuat kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat sebagai walikota Yogyakarta periode 2017-2022.

KPK menduga ada kesepakatan antara ON dan HS, di antaranya HS menyanggupi untuk selalu mengawal permohonan IMB dengan memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk segera menerbitkan IMB beserta pemberian sejumlah uang dalam proses pengurusannya. .

Saat IMB dibebaskan, KPK menduga akan ada transfer uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp50 juta dari ON untuk HS melalui tersangka TBY dan untuk tersangka NWH. Pada tahun 2022, IMB akhirnya mendapatkan penghargaan untuk membangun Apartemen Royal Kedhaton yang diusulkan oleh PT JOP.

Kemudian ON tiba di Yogyakarta untuk bertemu dengan H.S. di gedung balai kota resmi dan menyerahkan sekitar $27.258, yang dikemas dalam “tas kado” melalui TBY. Sebagian dari uang itu juga disumbangkan ke NWH.

Dalam pengembangan kasus tersebut, PKC juga menetapkan Dandan Jaya Karthika (DJK) sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Artikel sebelumyaJoko Anwar menceritakan kisah di balik serial ini kepada Chelsea Islan "Thira"
Artikel berikutnyaPemimpin pemuda Papua meminta masyarakat untuk mendukung persidangan Lukas Enembe