Beranda Hukum Mantan Ketua BAIS meminta TNI AL untuk tidak berlebihan dengan menyangkal tuduhan...

Mantan Ketua BAIS meminta TNI AL untuk tidak berlebihan dengan menyangkal tuduhan pemerasan

Buktikan saja, kini jejak digital sangat sederhana.

Jakarta (ANTARA) – Mantan Kepala Direktorat Intelijen Strategis (Kabais) TNI Solman B. Ponto meminta Angkatan Laut tidak berlebihan dalam membantah tuduhan pungutan liar (pungutan) senilai Rp 4,2 miliar.

“Angkatan Laut adalah yang paling terkenal dari lembaga maritim lainnya, sehingga mudah untuk menyalahkannya,” kata Solman dalam keterangan tertulis, Selasa di Jakarta.

Solman mengatakan, kini saatnya membuktikan seseorang menerima transaksi mencurigakan atau tidak, sehingga jejak digital bisa terlacak.

Oleh karena itu, jika memang ada oknum TNI Angkatan Laut yang menjadi sasaran pemerasan, maka tinggal meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut dan membuktikannya.

“Anda tinggal membuktikannya, pelacakan digital sekarang sangat mudah,” kata Solman.

Solman meminta TNI AL tidak bingung (membangkitkan perasaan). Karena ada ritme seperti itu di laut. Oleh karena itu, ketika ada pihak yang tidak menyukainya, mereka langsung menyampaikannya. Kali ini kebetulan armada Indonesia mengenai sasaran. Dengan demikian, tidak ada desain atau pengaturan untuk mendiskreditkan Angkatan Laut. Apalagi TNI AL juga tidak bisa dibubarkan karena tuduhan miring.

“Jadi, duduk saja dan nikmati. Selama Anda mengikuti aturan yang benar. Ibarat pohon, semakin tinggi angin, semakin kencang anginnya,” kata Solman.

Solman juga mengatakan tudingan miring itu menjadi pelajaran bagi TNI AL agar lebih profesional di masa depan.

Ia berharap tudingan miring itu bisa memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Pelatihan ini bukan hanya untuk TNI Angkatan Laut, tetapi untuk semua orang demi kejayaan Indonesia di masa depan.

Sebelumnya dalam konferensi pers online, Kamis (18/11), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani juga mengatakan bahwa berita bahwa pengadilan asing meminta uang telah dibuat-buat dan menciptakan citra penegakan hukum. buruk di Indonesia.

“Ini berita yang bias, bahkan sumbernya tidak jelas dan dikutip media nasional. Ini melanggar kedaulatan maritim kita dan memperburuk citra TNI dan penegak hukum di Indonesia di mata dunia internasional,” kata Hariyadi.

Ia mengatakan, citra buruk penegakan hukum dapat mempengaruhi iklim usaha di Indonesia. Kepercayaan dunia usaha terhadap penegakan hukum di Indonesia dapat tergerus, yang pada akhirnya dapat merusak perekonomian Indonesia.

“Ini bisa mempengaruhi citra lembaga penegak hukum kita, dan juga bisa merugikan perekonomian kita,” ujarnya lagi.

Hariyadi juga mengimbau perusahaan pelayaran dari luar negeri untuk mematuhi hukum internasional dan nasional yang berlaku di perairan Indonesia. Misalnya, jika Anda ingin bersandar dan menjatuhkan jangkar, forwarder harus melakukannya di lokasi yang telah ditentukan.

“Jika perlu duduk atau berhenti sejenak sambil menunggu arahan dari kantor pusat, gunakan anchor zone yang telah ditentukan dan bayar PNBP. Seperti bayar parkir,” kata Hariadi.

Hariyadi menegaskan, setiap upaya pemerasan atau pun pemerasan dijamin tidak akan ada di Indonesia. Dikatakannya, salah satu perusahaan pelayaran dari Yunani juga pernah melakukan transaksi di laut Indonesia, namun tidak ada upaya pemerasan.

“Kami menerima aplikasi dari Lastco Marine Corporation, perusahaan ini berlokasi di Yunani. Dikatakan bahwa penyelidikan telah dilakukan pada mereka dan semuanya dilakukan sesuai dengan undang-undang saat ini. Ketika diputuskan tidak ada pelanggaran, mereka dibebaskan tanpa pelanggaran. pemerasan,” kata Hariyadi juga.

Artikel sebelumyaLogistik WSBK Sirkuit Mandalika Mulai Berkemas
Artikel berikutnyaPengamat: GNRM membangun semangat Goton Royong