Beranda Hukum Mantan bawahan Giuliari mengaku mengikuti perintah selama bantuan Covid

Mantan bawahan Giuliari mengaku mengikuti perintah selama bantuan Covid

Jakarta (ANTARA) – Mantan bawahan mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubar, Mateus Joko Santoso, mengaku salah langkah dalam memberikan bantuan sembako dasar COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada April-Desember 2020 .

“Saya menyadari bahwa saya telah mengikuti urutan yang salah, jadi saya terlibat dalam kasus korupsi ini. Saya sangat menyesali kesalahan saya,” kata Mateus Joko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Dalam perkara ini, Mateus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bantuan Sosial Pangan Pokok COVID-19 Kementerian Sosial periode April hingga Oktober 2020 dijerat hukuman 8 tahun penjara ditambah denda. dari Rp. … dari 109 perusahaan pemberi bantuan sembako COVID-19.

Ia juga diminta membayar ganti rugi sebesar Rp 1,56 miliar, ditambah 1 tahun penjara.

“Saya benar-benar berkolaborasi dalam mengungkap kebenaran, mulai dari proses penyidikan hingga persidangan. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi dengan penuh kesadaran dan saya mohon maaf,” tambah Jocko.

Ia juga meminta maaf kepada istri, anak, dan Kementerian Sosial yang terkena dampak kasus ini.

“Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jabodetabek, sebagai penerima sembako,” kata Joko sambil terisak.

Ia menuntut hukuman yang adil dan penetapan status pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (hakim) kepada majelis hakim.

“Karena setelah putusan inkraht saya diberhentikan dari jabatan saya sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Sosial tempat saya bertugas. Saya adalah tulang punggung keluarga dengan seorang ibu, istri, dan dua orang anak berusia 70 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. SMA dan seorang anak yang masih duduk di bangku kelas satu yang masih membutuhkan perhatian saya,” tambah Joko.

Ia mengatakan setelah menjalani hukumannya, ia masih memiliki keinginan untuk mengabdi kepada masyarakat.

“Saya akan mengabdikan sisa hidup saya untuk warga negara Indonesia, beberapa anak terlantar, warga terlantar, orang tua terlantar. Saya mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan kasus ini secara adil dan bijaksana, Tuhan tolong saya,” kata Djoko.

Dalam hal ini, Mateus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Sosial Sembako Covid-19 periode April hingga Oktober 2020 dan Adi Vahiono selaku Kepala Biro Umum Kementerian Sosial, serta PPK untuk pengadaan bantuan sosial dasar COVID-19 periode Oktober-Desember 2020 bersama Menteri Sosial. Terbukti Juliari P. Batubara menerima suap untuk periode 2019-2020.

Suap Rp 1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, Rp 1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatiya, dan Rp 29,252 miliar dari beberapa pemasok barang lain untuk pengadaan bantuan sosial sembako, sehingga totalnya mencapai Rp 32,482 miliar.

Tujuan suap itu agar Juliari menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude yang diwakili Harry Van Sidabukke, PT Tigapilar Agro Utama diwakili Ardian Iskandar dan beberapa pemasok barang lainnya sebagai pemasok bantuan sembako.

Joko juga menggunakan PT Rajawali Parama Indonesia sebagai penyedia bantuan sembako COVID-19, meski Mateus sebagai PPK dilarang mengikuti pengadaan bansos.

Dia membekali PT Rajawali Parama Indonesia dengan modal Rs 3 miliar dan berkoordinasi dengan pemasok, yaitu David dan Harry Van Sdabukke, dan menginstruksikan Van M. Guntar, Presiden dan Direktur PT Rajawali Parama Indonesia, untuk berkoordinasi dengan pemasok makanan utama untuk pembelian banso. tahap 10, 11, 12 dan komunitas.

Artikel sebelumyaPANCI: "identitas pesta" rendah karena pilkada tidak berdampak signifikan
Artikel berikutnyaTingkatkan Kepercayaan Masyarakat, Kominfo Gandeng Pemerintah Daerah