Beranda Hukum Mahkamah Konstitusi mengklarifikasi bahwa permohonan Benny K. Harman tidak dianggap sebagai ahli.

Mahkamah Konstitusi mengklarifikasi bahwa permohonan Benny K. Harman tidak dianggap sebagai ahli.

Jakarta (ANTARA) – Majelis Hakim Konstitusi (MK) Republik Indonesia menjelaskan alasan permohonan Benny K. Harman tidak dinilai majelis hakim sebagai ahli dalam uji materi UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

“Karena Dr. Benny K. Harman adalah anggota Komisi III DPR RI, selain itu beliau juga merupakan salah satu wakil pemberi informasi DPR, maka pengadilan tidak memperhitungkan permohonannya sebagai ahli, ” kata komisi itu. Hakim Saldi Isra dalam sidang perkara 92/PUU-XVIII/2020 yang disiarkan secara virtual di Jakarta, Rabu.

Hal itu, lanjutnya, diperkuat dengan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 57/PIMP/V/2020-2021. Dengan demikian, pengadilan tidak memperhitungkan keterangan yang diajukan Benny K. Harman pada 21 Oktober 2021.

Dalam persidangan sebelumnya, Benny K. Harman dihadirkan sebagai saksi dari pihak terkait, dalam hal ini Komisi Yudisial. Politisi Demokrat mengeluarkan pernyataan sebagai ahli sehubungan dengan pengujian materi yang dilakukan oleh Dr. J. Burkhanudin – profesor dan mantan calon hakim AD hoc

Beberapa informasi yang diberikan Benny termasuk kewenangan Komisi Yudisial untuk memilih calon hakim. AD hoc di Mahkamah Agung tidak berasal dari perluasan frasa “hakim tertinggi” pada ayat (1) Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Benny menilai kewenangan KY juga bersumber dari pasal 25 UUD 1945 yang menyebutkan diangkat dan diberhentikan demi hukum. Artinya, pembuat undang-undang yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kekuasaan Komisi Yudisial sebagai bentuk kebijakan hukum terbuka

Fungsi juri AD hoc Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung tidak berbeda sebagai satu majelis yang sederajat. Perbedaannya hanya menyangkut administrasi, masa jabatan dan kekhususan kasus yang dipertimbangkan dan diselesaikan.

Padahal, kata Benny, karena fungsi hakim AD hoc dan hakim agung yang sederajat dalam kolegium yang sama, hak KY untuk memilih hakim AD hoc termasuk dalam satu nafas atau satu aturan dengan hak Komisi Yudisial untuk memilih hakim Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Komisi Yudisial.

Artikel sebelumyaPerintah Menteri Dalam Negeri tentang Pencegahan COVID-19 untuk Natal dan Tahun Baru
Artikel berikutnyaF-Golkar Mongolia RI menyatakan bahwa hakikat kemerdekaan adalah keadilan sosial