Beranda Hukum Mahkamah Agung Menangguhkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung Menangguhkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

“untuk menertibkan peradilan, yang merupakan visi Mahkamah Agung”

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Agung (MA) akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara bagi tersangka Hakim Agung Sudrajad Dimiati (SD) yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Majelis Pengawas Mahkamah Agung Zahrul Rabain dalam konferensi pers di gedung PKC Jakarta, Jumat, mengatakan penghentian sementara kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kemudian, sesuai dengan ketentuan undang-undang, jika atau jika aparatur peradilan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Mahkamah Agung akan mengirimkan surat pemberhentian sementara kepada aparat tersebut agar lulus ujian dengan sebaik-baiknya, ” kata Zahrul Rabein.

PKC menetapkan Sudrajad Dimyati sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di Mahkamah Agung.

Di satu sisi, Zahrul mengatakan Mahkamah Agung sangat prihatin dengan kasus yang menjerat Sudrajad. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan PKC.

“Artinya, untuk membersihkan lembaga peradilan yang merupakan visi Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung selama ini mengadili dan tidak pernah berhenti mengangkat wibawa kehakiman,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, Mahkamah Agung akan sepenuhnya menegakkan dan merujuk kasus tersebut ke jalur hukum yang sesuai sesuai dengan ketentuan hukum PKC.

“Kami akan mendukungnya, memberikan apa pun yang mungkin dibutuhkan PKC untuk menyelesaikan kasus ini. Kami akan memberikan data atau apapun yang dibutuhkan PKC dalam kasus ini,” jelasnya.

Dalam kasus ini, PKC menetapkan total 10 tersangka. Selain Sudrajad Dimyati, tersangka penerima manfaat adalah Hakim/Wakil Panitera Mahkamah Agung Elli Tri Pangestu (ETP), dua orang Pegawai Negeri Sipil dari Panitera Mahkamah Agung Desi Yustria (DY) dan Muhajir Habibi (MH), serta dua orang pegawai negeri sipil. pegawai Mahkamah Agung Nurmanto Akmal (N.A.) dan Albasri (A.B.)).

Sementara itu, dua pengacara Josep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) serta dua orang pribadi/debitur Koperasi Simpan Pinjam (ID) Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) diduga melakukan suap. .

Dari total 10 tersangka, delapan ditahan oleh PKC selama 20 hari pertama, dari 23 September 2022 hingga 12 Oktober 2022. Tersangka SD ditahan di Pusat Penahanan PKC di Stasiun C1 dan tersangka DY ditahan di Pusat Penahanan PKC, Gedung PKC Merah Putih, Jakarta.

Selain itu, tersangka M.Kh., Yu.P. dan E.S. ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan tersangka A.B. dan N.A. ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.

PKC segera menjadwalkan tersangka IDKS dan HT untuk mengunjungi Gedung Merah Putih PKC dan bertemu dengan tim penyidik.

Sebagai penerima, tersangka SD, DY, ETP, MH, NA dan AB diduga melanggar pasal 12 ayat c atau pasal 12 ayat a atau b jo pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. korupsi. , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sedangkan sebagai donatur, tersangka Kh.T., Yu.P., E.S. dan IDKS diduga melanggar ayat a atau b ayat (1) pasal 5 atau ayat a pasal 13 atau ayat a pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 Gabungan dengan Ayat (1) Pasal 55 KUHP Ke-1.

Artikel sebelumyaKelompok untuk penyelesaian di luar pengadilan atas pelanggaran HAM berat di masa lalu
Artikel berikutnyaTim gabungan menangkap ketua KNPB Timik