Beranda Hukum Mahfoud MD: Sinergi sangat penting dalam menerapkan keadilan restoratif

Mahfoud MD: Sinergi sangat penting dalam menerapkan keadilan restoratif

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfoud, M.D. mengatakan, interaksi tiga aparat penegak hukum, yakni polisi, kejaksaan, dan pengadilan, memegang peranan penting dalam penyelenggaraan restorative justice di Indonesia. .

“Itu (aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) harus berinteraksi ketika keadilan restoratif (keadilan restoratif). Persepsinya harus sama dari awal,” ujar Mahfoud, MD, saat menjadi keynote speaker di FDiskusi kelompok terfokus (FGD) bertajuk “Menyamakan Persepsi Penegakan Hukum Pidana dari Perspektif Keadilan Restoratif” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dipantau dari Jakarta, Kamis.

Menurutnya, sinergi seluruh aparat penegak hukum sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu, yaitu sistem peradilan, yang mengatur proses penegakan pidana, mulai dari penyidikan kasus hingga lembaga pemasyarakatan, yang akan meningkatkan efisiensi sistem peradilan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan restorative justice di Indonesia.

Hingga saat ini, lanjut Mahfoud, setiap aparat penegak hukum di Tanah Air seolah bekerja secara mandiri. Terkadang keadilan restoratif diterapkan secara berbeda dalam setiap proses, yaitu penyidikan polisi, penuntutan oleh jaksa, dan putusan pengadilan.

“Itu harus disepakati kapan keadilan restoratif berlaku. Kadang kami (polisi) tidak menggunakannya keadilan restoratif, pakaian luar (pengadilan) keadilan restoratif, atau di pakai, di atas tidak,” jelas Mahfud MD.

Untuk itu, lanjutnya, forum diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan tentang penyeimbangan pandangan aparat penegak hukum pidana dari perspektif keadilan restoratif sangat berperan dalam meningkatkan interaksi mereka.

Mahfoud mencatat, penerapan restorative justice menjadi semakin penting karena kepadatan lembaga pemasyarakatan (paw) di Indonesia akibat penggunaan tindak pidana berupa pidana penjara.

“Di Lapas hingga 8 September 2021, jumlah narapidana di Lapas se-Indonesia mencapai 266.319, sedangkan daya tampung Lapas hanya 132.107. Ada ‘kelebihan’ kapasitas yang sudah lebih dari dua kali lipat, yakni 134.212 orang yang artinya 101,5 persen, “dia berkata.

Ia menghimbau kepada seluruh aparat penegak hukum untuk mewaspadai pembentukan sistem pemasyarakatan untuk memanusiakan kembali orang yang melakukan kejahatan, sehingga diperlukan rehabilitasi, bukan penjara.

Oleh karena itu, menurut Dr. Mahfoud, setelah persepsi dan interaksi antara polisi, kejaksaan, dan pengadilan sudah seimbang, langkah konkrit harus segera dilakukan untuk mewujudkan keadilan restoratif.

“Bukan hanya penyelarasan persepsi, tapi langkah ke arah yang lebih konkrit,” ujarnya.

Artikel sebelumyaMahfud MD meminta restorative justice dijaga dari pengaruh industri hukum
Artikel berikutnyaPKC Menginterogasi Kembali 10 Saksi dalam Kasus Suap HGU Kabupaten Kuansing