Beranda Hukum LPSK menuju kawasan Kivirok untuk melindungi 8 tenaga medis yang terkena serangan...

LPSK menuju kawasan Kivirok untuk melindungi 8 tenaga medis yang terkena serangan KKB

Jakarta (ANTARA) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan langsung kepada delapan tenaga medis (nake) yang diserang oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Lamek Taplo pada 13 September 2021 di Kivirok. daerah. , Pegunungan Bintang, Papua.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, LPSK telah mengamati kejadian itu sejak awal. Mereka juga mengirimkan tim untuk bertemu dengan saksi dan korban.

“Kami juga melakukan koordinasi awal dengan sejumlah pihak, antara lain Polda Papua, Komnas HAM Papua, LBH Papua dan lain-lain, untuk menentukan perlunya perlindungan saksi dan korban,” katanya. dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Akibat penyerangan itu, satu orang tenaga medis tewas dan satu anggota Polri serta satu anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Namengkawi tewas.

Selain itu, beberapa bangunan juga terbakar. Diantaranya – Puskesmas Kiwirok, gedung dokter, barak tenaga medis, pasar, meja kas bank Papua, sekolah dan bangunan tempat tinggal warga.

Tim LPSK, lanjut Susie, langsung turun ke Kiwirok untuk menyiapkan langkah-langkah yang efektif dan akurat agar saksi dan korban yang dilindungi LPSK dapat memberikan informasi secara aman dan nyaman.

“Selain saksi dan korban tenaga medis, LPSK siap memberikan perlindungan kepada siapa saja yang berani menyampaikan informasi penting untuk menyelesaikan kasus ini,” ujarnya.

Susi, sapaan akrab Susilaningtias, juga mengatakan bahwa saksi dan korban tidak hanya berhak atas perlindungan keamanan, tetapi juga mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikologis dan psikososial.

Untuk itu, LPSK tidak bisa bekerja sendiri. Mereka bekerja sama dengan sejumlah pihak, seperti rumah sakit, penyedia layanan kesehatan lain atau psikolog.

Secara khusus, dalam rangka mewujudkan hak atas rehabilitasi psikososial dalam hal ini, tambah Susi, LPSK akan bekerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi profesi dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini penting karena tanggung jawab saksi dan korban yang bekerja sebagai tenaga kesehatan berisiko tinggi ketika bekerja di zona konflik.

“LPSK memiliki perhatian khusus tentang hal ini, karena tidak dapat dihindari jika di masa depan mereka dapat kembali ditempatkan di zona konflik. Semua pihak terkait perlu memikirkan peluang dan risiko ini ke depan,” jelasnya.

Di sisi lain, hal itu juga mempengaruhi pelayanan publik di zona konflik. “Apa jadinya jika tidak ada tenaga medis? Bagaimana hak kesehatan masyarakat akan dihormati?” – kata Susi.

Susi menyarankan agar pihak-pihak yang berkonflik mematuhi rambu-rambu dan berkomitmen untuk memastikan dan menghormati profesi yang tidak boleh dikorbankan atau menjadi korban dalam konflik.

“Sekali lagi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK selalu siap menjadi sektor unggulan (pimpinan sektor) untuk mewujudkan hak-hak saksi korban dalam kejadian ini,” ujarnya.

Artikel sebelumyaAkun Abimana tentang peran barunya di "cerita Dinda"
Artikel berikutnyaSampdoria Football Club merayakan peluncuran MOLA di Italia