Beranda News Literasi digital sebagai pertahanan terhadap penipuan dan kesalahan informasi

Literasi digital sebagai pertahanan terhadap penipuan dan kesalahan informasi

Jakarta (ANTARA) – Saat ini untaian kata-kata yang ditinggalkan warganet di media sosial jauh lebih berbahaya daripada timah panas yang dilempar tentara di tengah peperangan. Tidak seperti peluru yang memiliki batas jarak tempuh, kata-kata netizen dapat dengan mudah mencapai arah yang berbeda di berbagai belahan dunia.

Ketika kata-kata yang ditinggalkan oleh netizen penuh dengan kebencian atau kebohongan, tidak jarang menimbulkan konflik atau perpecahan dalam skala yang lebih luas. Penghasutan kebencian memunculkan persoalan disintegrasi dan intoleransi yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia.

Lebih mengerikan lagi, konflik tersebut tidak hanya disebabkan oleh masalah berupa perbedaan pandangan dan keyakinan politik. Bahkan, hal-hal yang berkaitan dengan hobi dan selera, seperti perbedaan preferensi idola, dapat menyebabkan konflik yang menyerang ranah pribadi masing-masing. Korban konflik adalah anak di bawah umur.

Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Humas (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan perkembangan teknologi digital dan akses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Pemerintah harus menemukan cara yang lebih baik untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku intoleran yang saat ini marak di media sosial.

Pengguna yang tidak mengetahui batasan usia menjadi salah satu masalah bagi pemerintah. Meningkatnya konten negatif dan reaksi netizen yang memperburuk keadaan karena kurangnya keterampilan digital di kalangan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, guna menjawab tantangan perkembangan teknologi digital dan kebebasan akses informasi, pemerintah berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat.

Literasi digital

Usman Kansong mendefinisikan literasi digital sebagai pengetahuan dan keterampilan seseorang untuk menggunakan media digital, media komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan menggunakan informasi secara sehat, arif, cerdas, cermat, akurat, dan taat hukum. meningkatkan komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Ia meyakini literasi digital dapat menjadi garda terdepan masyarakat dalam memilih informasi yang dapat berdampak negatif terhadap penggunaan media sosial. Literasi digital diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengguna media sosial untuk memilah dan memilih informasi, seperti informasi apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak.

Untuk meningkatkan literasi digital, pemerintah mencanangkan Program Transformasi Digital yang salah satunya ditujukan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) atau digital talent. Kebijakan pengembangan tenaga kerja meliputi tiga program pelatihan keterampilan digital, yaitu Gerakan Nasional Literasi Digital, Beasiswa Talent Digital dan Akademi Kepemimpinan Digital.

Direktur Pemberdayaan Informasi, Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Boni Puggianto mengatakan Gerakan Nasional Literasi Digital atau yang dikenal dengan Siberkreasi merupakan program pendidikan keterampilan digital yang sangat mendasar dan menargetkan 12,5 juta masyarakat Indonesia yang telah mengikuti program tersebut. .. .

Melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika melibatkan sekitar 110 pemangku kepentingan dari berbagai sektor masyarakat seperti pemerintah, swasta dan LSM. Dia berharap setidaknya 50 juta orang Indonesia akan memiliki literasi digital pada tahun 2024.

Berbeda dengan Gerakan Nasional Literasi Digital yang menyasar masyarakat umum Indonesia, pelatihan keterampilan digital melalui Digital Talent Scholarship menyasar lulusan SMA dan perguruan tinggi untuk mengasah keterampilan dan kemampuan digitalnya.

Intensitas studi untuk Digital Talent Scholarship lebih tinggi dibandingkan dengan Gerakan Nasional Literasi Digital. Peserta akan mempelajari keterampilan baru di era digital, seperti kecerdasan buatan (AI).kecerdasan buatan / AI), data besar (data dalam jumlah besar), realitas maya (realitas maya / VR) dan keterampilan teknis lainnya. Pelatihan ini ditargetkan untuk 100.000 lulusan baru setiap tahunnya.

Selanjutnya adalah program Digital Leadership Academy (DLA), yang bertujuan untuk melatih para pemimpin digital dengan keterampilan teknologi mutakhir. Melalui program ini, pemerintah menargetkan 300 pemimpin di sektor publik dan swasta.

Ketiga program tersebut bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan arus informasi yang cepat. Program-program tersebut, khususnya Gerakan Nasional Literasi Digital, akan mengedukasi masyarakat tentang cara menggunakan media sosial agar tidak percaya hoax, menyebarkan hoax, atau bahkan membuat hoax.

“Kami mendorong masyarakat untuk mengisi media sosial dengan konten positif,” kata Usman Kansong.

Peran aktif

Memerangi hoaks dan misinformasi membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil.

Melalui kanal YouTube Siberkreasi, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya aktif mempromosikan konten-konten positif, seperti menyelenggarakan webinar literasi digital, siniarmembuat video instruksional pendek untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat ketika mereka aktif di dunia digital.

Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam literasi digital dengan mengikuti acara dan pelatihan Gerakan Nasional Literasi Digital. Pendaftaran dapat dilakukan di event.literasidigital.id, dan peserta dapat memilih studi berdasarkan tempat tinggalnya.

“Pendaftaran program ini sudah dimulai, jadi manfaatkan kesempatan ini,” kata Johnny.

Literasi digital merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki masyarakat Indonesia dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat. Keterampilan ini merupakan alat untuk memitigasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas digital, terutama kerentanan masyarakat terhadap penipuan dan kesalahan informasi.

Diyakini bahwa dengan bantuan literasi digital, intoleransi dan polarisasi masyarakat dapat dihindari.

Artikel sebelumyaMPR: Nilai Kepahlawanan Ratu Kalinyamat – Teladan Bagi Anak Bangsa
Artikel berikutnyaCISSReC perlu mengecek apakah Thanos menyerang sejumlah kementerian/departemen.