Beranda News LaNyalla siap membela dan memenuhi aspirasi UU Perubahan Desa.

LaNyalla siap membela dan memenuhi aspirasi UU Perubahan Desa.

Surabaya (ANTARA) – Ketua DPD RI AA, LaNyala Mahmoud Mattalitti berjanji akan memantau dan memenuhi aspirasi perangkat desa terkait RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang masih dalam pembahasan. Sekretaris Jenderal.

“Itu dibawa ke sidang pleno, tapi dalam konteks diskusi. Prosesnya masih jauh, dan saya akan pantau untuk memastikan aspirasi perangkat desa terwujud,” kata LaNyalla, Minggu di Surabaya.

LaNyalla, yang menerima pengaduan dari Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) pada Minggu saat berada di gedung MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur di Surabaya, mengaku telah memeriksa pengesahan RUU tersebut kepada Sekjen.

Ia menjelaskan, RUU perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih dalam pembahasan.

Sementara itu, Ketua DPW PPDI Abdul Khokhar menjelaskan pihaknya telah meminta DPD RI untuk mendukung aspirasi perangkat desa terkait RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Karena setelah membaca dan mempelajari draf oleh Komite I DPD RI, kami sangat kecewa, karena antara DIM yang kami buat dengan RUU yang diajukan jauh dari kata panas,” kata Adnan.

“Kami mohon dukungan Ketua DPD RI selama berada di Jawa Timur. Ada beberapa poin dalam RUU amandemen yang kami tolak. Mohon dukung komitmen kami untuk mengawal,” ujarnya.

Adnan menjelaskan, pihaknya mewakili PPDI DPN ingin mengubah RUU tersebut. PPDI perlu beberapa perbaikan.

“Pertama, PPDI ingin pemerintah desa kuat dan tidak mencampuri siapa pun sehingga kepala desa benar-benar dapat membangun desanya sesuai skala prioritas. Kedua, UU Desa harus menjamin status perangkat desa, menjamin kepemilikan desa oleh pejabat 60 tahun,” katanya.

Selain itu, UU Desa harus memastikan bahwa gaji kepala desa dan perangkat desa berasal dari APBN sebesar Tujuan 2a sesuai masa jabatannya, sekretaris desa 140 persen dari gaji, kepala desa 200 persen dari upah. … gaji aparatur desa untuk jabatan tertinggi.

“Dana Desa kami meminta 20 persen dari APBN yang diterima desa berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan potensi desa. Tanah bengkok tersebut kemudian dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Terakhir, terkait tunjangan kesehatan, ketenagakerjaan, dan pascajabatan bagi kepala desa dan perangkat desa, mohon diperhatikan,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal DPW PPDI Abdullah Fattah mengatakan RUU tersebut seharusnya memiliki penilaian dan revisi yang konstruktif, namun yang terjadi justru melemahkan sistem pemerintahan desa.

“Kami PPDI setuju UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus dikaji dan disempurnakan, namun penilaian dan penyempurnaan harus memperkuat yang belum kuat, menjelaskan yang belum jelas, dan menonjolkan yang belum solid,” kata Fatah. …

Artikel sebelumyaPKP mengusulkan konsultasi nasional tentang jadwal pemilu 2024
Artikel berikutnyaPKP: Jadwal Pilkada 2024 Lebih Moderat