Beranda Hukum LaNialla: Konstitusi memberi ruang bagi calon presiden non-partisan

LaNialla: Konstitusi memberi ruang bagi calon presiden non-partisan

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI, A.A. LaNalla Mahmoud Mattalitti, mengatakan pencalonan calon presiden dari non-parpol sudah diatur dalam UUD sehingga idenya konstitusional.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, LaNyalla menjelaskan, sebelum amandemen UUD 1945 yang asli, diberikan ruang bagi utusan daerah dan rombongan utusan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden di MPR.

Setelah amandemen dilakukan, lanjutnya, meskipun pengusungnya adalah partai politik dan/atau gabungan partai politik, namun sifat hak dasar warga negara tetap diakui oleh konstitusi.

Dikatakannya, hak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai pemimpin dijamin oleh ayat (1) pasal 27 UUD 1945, ayat (1) pasal 28D UUD 1945, dan ayat (3) pasal 28D, yang jelas menyatakan: “Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

“Oleh karena itu, DPD RI akan terus mendorong rencana Amandemen ke-5,” kata LaNyalla.

Dalam rapat terbatas pimpinan Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemberantasan Korupsi (LAKRI) dan Laskar Silivangi Indonesia (LSI) yang dihadirinya secara virtual, LaNyala menjelaskan bahwa sebelum amandemen 1-4, utusan daerah dan sekelompok utusan memiliki kredensial yang sama sebagai anggota DPR RI mewakili partai politik.

“Termasuk usulan calon wakil presiden. Namun setelah amandemen, utusan kelompok tersebut dicopot dan utusan daerah menjadi DPD RI, namun kewenangan DPD RI sebagai bentuk utusan daerah terbatas, tidak boleh mengangkut calon presiden dan wakil presiden. Ini hak yang ingin dikembalikan DPD,” jelasnya.

Apalagi, kata LaNyala, sebagian besar masyarakat Indonesia juga menginginkan kader kepemimpinan non-partai. Misalnya, hasil survei Grassroots Strategic Consulting atau ARSC yang dipublikasikan pada 22 Mei 2021, di mana sekitar 71,49 persen responden menginginkan calon presiden dari non-parpol.

“DPD RI sebagai kontestan pemilu dari non parpol harus menjadi penyalur harapan 71,49 persen responden yang merupakan wakil masyarakat,” ujarnya.

LaNyalla juga menyoroti kontribusi besar “masyarakat sipil” bagi lahirnya bangsa Indonesia. Para aktor “masyarakat madani”, seperti raja-raja dan sultan-sultan nusantara, pendidik, ilmuwan, intelektual dan lain-lain, memainkan peran khusus bagi negara. Ini terjadi jauh sebelum partai politik muncul dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Mengapa organisasi ‘masyarakat sipil’ ini tidak bisa ikut menentukan jalannya bangsa? Ini adalah situasi paradoks yang berkembang setelah amandemen dilakukan pada waktu itu. Inilah yang mendorong DPD melakukan amandemen UUD ke-5,” pungkas LaNyala. …

Artikel sebelumyaContraS bersikeras meratifikasi OPCAT untuk mencegah penyiksaan
Artikel berikutnyaBMKG memberikan peluang iklim maritim kepada nelayan dari Lembata