Beranda News KSP menggelar rapat koordinasi penyelesaian konflik sosial di Maluku Tengah

KSP menggelar rapat koordinasi penyelesaian konflik sosial di Maluku Tengah

Jakarta (ANTARA) – Kantor Presiden bersama Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah Maluku menggelar rapat koordinasi tingkat daerah untuk menangani konflik sosial di Pulau Haruku. , Maluku Tengah, Jumat.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Deputi II KSP Abethney Tarigan dan dihadiri Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, Pangdam XVI Mayjen Pattimura Richard Tampubolon, serta perwakilan dari Kementerian Sosial (Kemsos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Menurut arahan Pak Moeldoko, kepala pemerintahan presiden, penyelesaian konflik sosial di Haruka tidak bisa ditunda karena ini masalah kemanusiaan. Karena upaya rekonsiliasi antara para pihak terus berlanjut, pemerintah juga bersiap untuk membutuhkan rehabilitasi, ”kata Abetnego dalam sebuah pernyataan yang diperoleh di Jakarta.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan BNPB berkoordinasi dengan Dinas Sosial Maluku untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Terkait perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi, lanjutnya, hal tersebut dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian dan Perencanaan Wilayah/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Bantuan sosial ditujukan kepada para pengungsi Cariou, dan ahli waris juga diberikan kepada masyarakat Pelau. Ini adalah salah satu upaya negara untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara Indonesia dihormati,” tambahnya.

Menurutnya, untuk memaksimalkan pemberian bansos, diperlukan perhatian penuh dari para pihak di tingkat desa dan kecamatan, terutama terkait keakuratan dan kelengkapan data.

“Berapa banyak orang, berapa banyak keluarga, data ini harus jelas. Karena jika tidak ada data pasti, sulit bagi Pemerintah untuk menyalurkan bantuan, terutama untuk mendukung pembangunan rumah darurat atau kebun sayur bagi warga,” jelasnya. .

Sementara itu, mengenai upaya penyelesaian konflik, Barnabas Orno mengatakan, Pemprov Maluku telah mendorong proses diskusi dan komunikasi untuk mempercepat rekonsiliasi antara masyarakat Kariuwa dan masyarakat Pelau. Menurutnya, penyelesaian skenario rekonsiliasi harus memperhatikan aspirasi kedua belah pihak.

“Agar rekonsiliasi permanen, pemerintah daerah berharap ada saling pengertian di kedua belah pihak. Hak-hak dasar warga negara juga harus dijamin,” kata Orno.

Selain penyaluran bansos dan upaya rekonsiliasi, juga dilakukan pengamanan pasca-konflik di Pulau Haruku, di mana Polda Maluku dan Kodam XVI Pattimur telah mendirikan posko-posko pengamanan di tempat-tempat yang dianggap rawan konflik lebih lanjut.

“Polda Maluku sudah melakukan Operasi Safe Noosa sejak awal konflik hingga sekarang. Proses penyelidikan terhadap empat laporan polisi terkait konflik tersebut juga sedang berlangsung dan sedang diselidiki secara menyeluruh,” kata Lotaria Latif.

TNI juga menempatkan kelompok tersebut di Pulau Haruku untuk keamanan dan perdamaian.

“TNI juga telah menurunkan tim ke Pulau Haruku untuk memastikan keamanan dan mempercepat perdamaian antara Kariu dan Pelau. Jika ada rekonsiliasi, TNI akan mengerahkan potensi angkatan darat, laut, dan udara untuk proses rehabilitasi,” kata Richard Tampubolon. .

Selain melakukan rapat koordinasi, tim KSP juga mengunjungi lokasi konflik yaitu negara Cario dan Pelau, serta mengunjungi kamp pengungsi Cariou di negara Aboru.

Ratusan pengungsi tinggal di tempat penampungan sementara yang dibangun dari kayu dan terpal, dan tenda-tenda didirikan untuk sekolah darurat bagi anak-anak pengungsi.

Artikel sebelumyaTNI AU siap menugaskan Skadron Diklat ke-103 tahun ini.
Artikel berikutnyaIU akan tampil di drama baru "Tuanku"