Beranda News KSP Kunjungi PLBN Entikong untuk Menampung Aspirasi

KSP Kunjungi PLBN Entikong untuk Menampung Aspirasi

Jakarta (ANTARA) – Tim Profesional Administrasi Kepresidenan (KSP) turun langsung ke Pos Perbatasan Negara (PLBN) Anticong di Kalbar untuk mendengarkan langsung aspirasi buruh migran dan seluruh aparat perbatasan.

Ketua Ahli KSP Ade Irfan Pulungan menegaskan, negara akan selalu ada untuk mendengarkan keluhan dan pendapat masyarakat, termasuk di daerah perbatasan.

“Kawasan perbatasan mendapat perhatian serius dari pemerintahan Presiden Djokovi. Oleh karena itu, kami pastikan kehadiran KSP di Anticong dapat menyelesaikan permasalahan di kawasan perbatasan,” kata Irfan dalam siaran pers KSP di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, hasil pengecekan lapangan di PLBN Entikong akan dikomunikasikan dalam rapat koordinasi dengan kementerian/departemen terkait.

“Pak Presiden membangun fasilitas penunjang di sekitar PLBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Sekarang kita akan pastikan kesejahteraan dan keamanan di kawasan perbatasan ini benar-benar terjamin,” kata Irfan.

PLBN Entikong sendiri merupakan perlintasan perbatasan darat pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1989. Presiden Joko Widodo secara langsung menginstruksikan posko ini untuk melanjutkan dan mengunjungi PLBN Entikong sebanyak tiga kali pada tahun 2015, 2016 dan 2019.

Kepala negara juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan tidak hanya terfokus di Jawa, tetapi juga dimulai dari pinggiran, termasuk dari daerah. Karena itu, pemerintah menegaskan proses pembangunan kawasan perbatasan tidak akan berhenti.

Sementara itu, Enticong Angga Atmajaya, koordinator pos Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mengatakan banyak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang masuk dan keluar Malaysia melalui hutan karena kebijakan ini. karantina di Malaysia.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kami karena jalur hutan sangat luas dan kemampuan satgas Pamtas sangat terbatas,” kata Angga.

Dia mengatakan bahwa dalam pandemi, status kesehatan orang yang melintasi batas negara secara ilegal biasanya tidak diperhatikan. Dengan demikian, potensi penyebaran COVID-19 di wilayah perbatasan semakin meningkat.

Di sisi lain, jumlah fasilitas kesehatan di Anticong masih sangat terbatas.

“Belum lagi penanganan COVID-19, titik-titik pengiriman terutama bagi TKI yang lewat masih perlu perhatian pemerintah,” jelas Angga.

Misalnya, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Sri Ismail Sabri Yaakob dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu sepakat untuk membuka koridor perjalanan kedua negara.

Namun untuk tahap awal, pembukaan akan dilakukan hanya untuk koridor wisata Kuala Lumpur-Jakarta-Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur-Bali-Kuala Lumpur.

Artikel sebelumyaKejaksaan Sulut Hentikan Sidang Tiga Kasus Pidana
Artikel berikutnyaShin Hye Sun tampil bersama Lee Joon Young di "warga negara yang berani"