Beranda Warganet KPPPA mengkoordinir pemantauan persidangan fakta kekerasan di SMM di Batam

KPPPA mengkoordinir pemantauan persidangan fakta kekerasan di SMM di Batam

terima kasih kepada Direskrimum Polda Kepri atas respon cepatnya

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau terkait litigasi dan pendampingan terhadap anak korban dugaan kekerasan di SMK penerbangan. di Batam. …

“Kami di Kementerian PPPA tidak menoleransi segala bentuk kekerasan terhadap anak di manapun, termasuk di lingkungan sekolah,” kata Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Nahar juga menyayangkan bahwa kekerasan yang terjadi seringkali dilakukan dengan dalih menghukum anak yang berbuat salah, padahal hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang mewajibkan anak di lingkungan sekolah dan di lingkungan sekolah menerima perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh guru, staf pengajar, teman sekelas dan/atau pihak lain.

Ia mengatakan, dugaan tindakan kekerasan dan pemenjaraan oleh oknum pendidik siswa di SMK di Batam seolah memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa sekolah yang seharusnya menjadi tempat tumbuh dan berkembang anak yang aman dan nyaman justru membahayakan anak. … menjadi korban kekerasan.

Jika Anda melihat dari data sistem informasi On line Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat, dari 12.938 anak yang menjadi korban kekerasan antara Januari hingga Oktober 2021, 87 anak berusia 16-17 tahun menjadi korban kekerasan di sekolah.

Data SIMFONI PPA juga mencatat bahwa pada periode Januari hingga Oktober 2021, persentase guru sebagai pelaku kekerasan adalah 2,55 persen.

“Meskipun angka ini tidak terlalu tinggi, namun tetap membutuhkan perhatian semua pihak,” ujarnya.

Nahar mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari Komisi Daerah Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) Kota Batam, beberapa anak yang terluka mengalami luka-luka dan membutuhkan perawatan profesional.

“Kami mengapresiasi respon cepat Direskrimum Polda Kepri atas pengaduan orang tua korban,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah, dalam hal ini lembaga perlindungan anak, mampu mengawal kasus tersebut untuk memberikan pelayanan yang komprehensif bagi anak.

“Selain itu, penting juga untuk berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak anak dapat terus terwujud, khususnya hak atas pendidikan,” ujar Nahar.

Ia menjelaskan, jika terbukti tenaga pengajar dalam kasus ini melakukan tindak kekerasan terhadap anak, maka yang bersangkutan dapat menghadapi hukuman pidana berganda, sebagaimana diatur dalam pasal 76C jo pasal 80 UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. . Ayat 2 Pasal 351 Hukum Indonesia. KUHP atau Pasal 354 KUHP dengan ancaman pidana penjara lebih dari 5 tahun dan hukuman pemecatan secara memalukan (PTH) dari instansi.

Artikel sebelumyaRisma Janji Terus Update Data Bantuan Sosial Sesuai Tujuan
Artikel berikutnyaBappenas: GERMAS mempromosikan budaya hidup sehat