Beranda Hukum KPK Tetapkan Lima Tersangka Suap Catatan Keuangan Dinas PUTR Sulsel

KPK Tetapkan Lima Tersangka Suap Catatan Keuangan Dinas PUTR Sulsel

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit catatan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUSP) Sulawesi Selatan (Sulsel). ) pemerintah provinsi di bidang fiskal. 2020

Kasus tersebut merupakan lanjutan dari persidangan kasus sebelumnya terhadap mantan gubernur Sulawesi Selatan yang divonis Nurdin Abdullah. PKC kemudian mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber, termasuk fakta persidangan Nurdin.

“PKC melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, kemudian PKC meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka,” kata Wakil Ketua PKC Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung PKC Jakarta, Kamis. .

Edi Rahmat (ER), mantan Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, bertindak sebagai pendonor.

Sedangkan penerima manfaat adalah Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel, Wakil/Mantan Kepala Auditorium I BPK Sulsel Andy Sonny (AS), Pemeriksa BPK Sulsel, Johannes Binur. Haryanto Manik (YBHM).

Kemudian mantan Penguji I BPK Provinsi Sulsel/Kepala Komunikasi dan Tata Usaha BPK Provinsi Sulsel Waheed Ihsan Wahyudin (WIW) dan Inspektur/Kepala Humas dan Tata Usaha BPK Provinsi Sulsel Gilang Gumilar (GG).

Alex mengatakan untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik ​​menahan tersangka selama 20 hari pertama sejak 18 Agustus 2022 hingga 6 September 2022.

Tersangka A.S. ditahan di Pusat Penahanan PKC di Gedung Merah Putih PKC Jakarta, dan tiga tersangka lainnya, yaitu YBHM, WIW dan GG, ditahan di Pusat Penahanan PKC di Stasiun C1 yang terletak di Pusat Anti Korupsi PKC. Gedung Pusat Pendidikan (ACLC), Jakarta.

Sementara itu, tersangka UGD masih menjalani hukuman penjara dalam kasus sebelumnya terkait suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

E.R. yang juga merupakan orang kepercayaan Nurdin Abdullah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta ditambah 2 bulan penjara terkait kasus ini.

Atas perbuatannya, ER sebagai donatur diduga melanggar ayat a atau b ayat (1) pasal 5 atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. tahun 2001.

Sedangkan AS, YBHM, WIW dan GG sebagai penerima telah melanggar pasal 12 a atau b pasal 12 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo ayat pasal 55. (1) 1 KUHP.

Artikel sebelumyaKajati Jatim Konfirmasi Jaksa Bojonegoro Ditangkap
Artikel berikutnyaMataram Kejari memusnahkan uang palsu senilai Rp 12,7 juta dan sabu 7 ons