Beranda Nusantara Konflik orang rimba dengan perkebunan kelapa sawit belum terselesaikan

Konflik orang rimba dengan perkebunan kelapa sawit belum terselesaikan

Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang biasa dilakukan Orang Rimba

Jambi (ANTARA) – Konflik antara Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SDA) dengan perusahaan kelapa sawit di Jambi terus berlanjut, dan tanpa solusi akar konflik, masalah tetap ada dan tidak akan terselesaikan.

Konflik terakhir terjadi pada Jumat, 29 Oktober. Kali ini satpam perusahaan mengunjungi perempuan hutan yang sedang memetik bibit kelapa sawit di PT PKM di Air Hitam, Regensi Sarolangun, Jambi.

Para penjaga mengambil buah sawit yang dipanen dan melihat para wanita berteriak. Ayo Besayung, yaitu untuk melindungi wanita yang berurusan dengan para penjaga.

Tapi apapun kekuatannya, Besayung menjadi korban kekerasan dari penjaga, dan pria itu dipukuli oleh penjaga, dan melihat pemukulan itu, para wanita menjadi lebih gelisah, sehingga datanglah pria hutan lain, yang menurut hasil Varsi Investigasi CCI, datang.

Di lingkungan yang bising ini, pria hutan itu menembakkan pistol dan mengenai tiga penjaga. Satu tembakan mengenai kaki, satu tangan dan satu di pantat. Karyawan perusahaan segera membawa penjaga ke rumah sakit.

Setelah kerusuhan di kebun, serangan terhadap pemukiman Orang Rimba terus berlanjut. Sudung Orang Rimba yang berada di perkebunan sawit asing digeledah.

Sepeda motor dibakar di tempat kejadian, dan seorang Orang Rimba juga diserang di pemukiman sipil Lubuk Jerring Air Hitam. Sepeda motor Orang Rimba juga dibakar di tempat ini. Sebanyak lima sepeda motor terbakar di dua tempat tersebut.

Saat ini, orang rimba melarikan diri, karena takut akan bentrokan yang terjadi. Bentrokan yang terjadi Jumat lalu merupakan rangkaian konflik yang terjadi pada 17 September 2021.

Saat itu, Orang Rimba lah yang menebang sawit (memetik buah sawit yang jatuh dari pohon). Dalam perjalanan pulang setelah mengumpulkan buah yang rapuh ini, Natup dan adiknya Niti, bersama tujuh penghuni hutan lainnya, bertemu dengan penjaga dan pekerja PKM.

Penjaga meminta mereka untuk menurunkan buah yang lepas. Melihat jumlah orangut Rimba yang semakin sedikit, mereka berniat mengurangi panen hariannya. Tapi kemudian penduduk hutan dipukuli, dan tiga orang rimba terluka.

Enam sepeda motor yang dikendarai Orang Rimba ditangkap dan dibuang ke parit perusahaan di lahan gambut Sarolangun. Tak sampai di situ, Besera dan enam anggota rhombong lainnya melintas di tempat yang sama, mereka juga dipukuli, dan sepeda motor mereka disita.

Sebanyak 17 sepeda motor Orang Rimba disita dan dibuang ke parit. Dalam situasi ketakutan, Orang Rimba melarikan diri dari lokasi tabrakan. Melalui Tumengung Ngelembo yang memiliki ikatan turun temurun (kekerabatan) dengan kelompok yang kalah, mereka berusaha mencari solusi.

Hingga tercapai kesepakatan penyelesaian pada 13 Oktober 2021. Dikatakan perusahaan akan mengganti luka pampa, denda biasa yang melukai Orang Rimba, senilai Rs 36 juta.

Sementara itu, 17 sepeda motor yang tertimbun parit dikembalikan ke Orang Rimba dalam kondisi sudah diperbaiki. Perusahaan berjanji untuk menyelesaikan perbaikan sepeda motor dalam seminggu dan membayar denda seperti biasa.

Hanya saja sampai Jumat lalu, 29 Oktober belum ada waktu yang dijanjikan, keputusan tidak kunjung datang. Alhasil, Orang Rimba kembali menggunakan sawit, dan konflik yang meletus Jumat pekan lalu semakin meluas.

Melihat konflik yang sedang berlangsung, Robert Aritonang, ketua Program Masyarakat Adat Indonesia untuk Pelestarian Varsi, mengatakan setiap konflik ini harus dipertimbangkan pada akar masalahnya.

Jangan ditengok sebagian, rangkaian kasus yang muncul merupakan kumpulan permasalahan besar di masyarakat adat yang terpinggirkan, dalam hal ini Orang Rimba, yang belum tertangani secara memadai.

Sebuah perusahaan kelapa sawit yang berkonflik dengan Orang Rimba adalah tanah air suku tersebut bahkan sebelum perusahaan muncul di daerah tersebut. Tapi kemudian perusahaan datang dan meninggalkan masyarakat di tanah mereka.

Tanpa ada upaya untuk menampung suku ini dan memperlakukan mereka seperti anak bangsa.

“Intinya orangut Rimba kehilangan mata pencaharian karena beralih ke perkebunan sawit,” kata Robert.

Di sisi lain, perkebunan kelapa sawit tidak lagi memiliki umbi di dalam tanah, tidak ada lagi pohon buah-buahan untuk dimakan, sehingga orang rimba (SAD) mengambil buah yang tumbang untuk ditukar dengan beras.

“Kondisi ini membuatnya menjadi sumber masalah, dan pengabaian nasib orang rimba dalam jangka panjang telah menyebabkan penurunan kualitas hidup orang rimba,” kata Robert Aritonang.

Ketika Orang Rimba memetik buah sawit yang lepas, mereka dianggap pencuri kriminal dan juga sangat mudah disalahgunakan.

“Perusahaan tidak menyangka Orang Rimba berada di sana jauh sebelum mereka tiba,” kata Robert lagi.

Akibatnya Orang Rimba dianggap kriminal, sehingga pengawal perusahaan yang diarahkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan yang mereka yakini sebagai bentuk perlindungan tempat usaha.

“Tentu saja perusahaan tidak melihat Orang Rimba sebagai bagian dari solusi permanen bagi mereka. Nampaknya Orang Rimba dianggap penumpang di darat, jadi semua perbuatannya dianggap kriminal, dan kesalahannya di sana, tidak melihat Orang Rimba sebagai bagian dari anak bangsa,” kata Robert.

Perusahaan dan pemerintah harus menunjukkan itikad baik untuk mengakomodasi Orangut Rimba ke sistem penyangga kehidupan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Bahkan, reforma agraria telah menjadi skema yang paling tepat untuk orang-rimba di perkebunan kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir. “Mengenali masyarakat rimba di daerah itu dan memberikan penghidupan yang dihargai oleh semua pihak,” kata Robert lagi.

Kondisi serupa juga banyak ditemukan pada kelompok orangut Rimba yang hidup di bawah perkebunan kelapa sawit. Menurut catatan KKI Warsi, lebih dari 414 keluarga Orang Rimba tinggal di perkebunan kelapa sawit, di antaranya perusahaan kelapa sawit besar milik Sinar Mas Plantation, yakni PT PKM dan KDA, serta perusahaan milik grup Astra, yakni PT SAL.

“Manajemen perusahaan harus bertanggung jawab penuh terhadap orang rimba di lahannya, dan tidak bentrok dengan orang rimba dengan karyawan perusahaan, agar konflik ini akhirnya bisa diselesaikan,” kata Robert.

Evakuasi

KKI Warsi terus menuntut solusi tradisional dan meyakinkan, sehingga konflik antara Orang Rimba dan perusahaan kelapa sawit PT Primatama Kreasimas, anak perusahaan Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART), memaksa Orang Rimba meninggalkan rumah mereka. perhitungan.

96 KK dengan 324 orang rimba yang tidak lagi bermukim di pemukimannya di Selentika, Desa Lubuk Jering, Ujung Doho, Desa Pematang Kabau dan Desa Singosari Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam Kecamatan Sarolangun.

Kepergian orang rimba terjadi setelah penyerangan terhadap pemukiman orang rimba yang sedang dalam perjalanan menuju perkebunan kelapa sawit milik warga desa Lubuk Jering.

Penyerangan tersebut, menurut informasi dari lapangan, dilakukan oleh karyawan perusahaan sebanyak dua truk. Petugas merusak atap dan membakar sepeda motor Orang Rimba.

Untuk memastikan keberadaan orang rimba yang melarikan diri, terlihat jelas bahwa orang rimba tidak akan memiliki cukup makanan.

Dalam negosiasi dengan pihak terkait, Polda Jambi melalui KKI Warsi telah membagikan 90 paket sembako untuk Orang Rimba yang saat ini sedang dievakuasi. Bantuan ini sangat penting dalam memecahkan masalah remayao, masa di mana makanan tidak tersedia untuk konsumsi sehari-hari.

“Saat ini kami sedang memantau kelompok-kelompok ini satu per satu, sambil secara bersamaan mengirimkan makanan dari polisi daerah untuk membantu mereka bertahan hidup di saat, tentu saja, makanan akan sulit ditemukan,” kata Robert.

Dari hasil pencarian KKI Warsi terhadap kelompok-kelompok tersebut, ternyata kondisi mereka yang melarikan diri bukanlah yang terbaik. Meladang yang mengungsi jauh dari pemukiman aslinya, saat ini menderita demam dan batuk.

Anggota kelompok Meladang juga tersebar berjauhan. Begitu pula dengan kelompok Tukha-Melayu yang kondisinya masih memprihatinkan, dan tidak mau kembali ke pemukiman Madani di Lyubuk-Jering.

Kondisi serupa dialami oleh kelompok lain, kondisi kelompok lain juga tidak lebih baik. Lebih sering daripada tidak, perempuan dan anak-anak berada dalam keadaan trauma dan ketakutan yang parah.

Pendekatan tradisional dan persuasif

Dilihat dari diskusi yang dilakukan dengan kelompok-kelompok yang saat ini dievakuasi, sebenarnya mereka siap berdiskusi dan berdiskusi dengan para pihak, asalkan Varsi disertai keselamatannya dan dijamin.

“Varsi meminta aparat keamanan untuk mengambil pendekatan yang kredibel untuk mengatasi masalah ini, menggunakan pendekatan tradisional terhadap Orang Rimba dan solusi yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak,” kata Robert.

Varsi berharap dalam menyelesaikan konflik ini, para pihak, terutama aparat keamanan, serta pemerintah, akan menunjukkan pendekatan yang sama kepada perusahaan.

“Kalau kita lihat kronologisnya, bentrokan Jumat lalu itu bukan kejadian tunggal, tapi kumpulan kejadian-kejadian sebelumnya dimana Orang Rimba dianiaya oleh aparat keamanan perusahaan,” kata Robert.

“Ada kesalahpahaman bahwa Orang Rimba harus berhenti beroperasi karena mereka adalah bagian dari penduduk kota yang tidak beruntung karena hutan mereka telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa persetujuan mereka,” kata Robert Aritonang.

Untuk itu, Varsi mengimbau perusahaan-perusahaan untuk mempertimbangkan Orang Rimba sebagai bagian dari warganya. Mereka juga memiliki hak untuk hidup dan mencari nafkah di tanah leluhur mereka, terlepas dari keadaan tanah leluhur mereka saat ini.

“Jika sebuah perusahaan memiliki perkebunan kelapa sawit, maka perusahaan harus menyadari hal ini dan mengadaptasinya dengan memberikan penghidupan di perkebunan kelapa sawit. Kenali mereka dan lindungi mata pencaharian mereka, yang juga masa depan mereka,” kata Robert Aritonang.

Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART), induk PT PKM yang sudah tersertifikasi RSPO, seharusnya bisa lebih melihat keberadaan Orang Rimba, suku asli di tempat ini, serta menyampaikan pengakuan dan penghargaan kepada komunitas ini. …

“Agenda bersama telah dibangun sejak 2018 melalui kolaborasi,” kata Haydyr, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas.

Kolaborasi dan kolaborasi banyak pihak akan menjadi titik kuat bagi pemberdayaan SAD, ujarnya.

Kerjasama tersebut memang terbentuk melalui Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam yang resmi dibentuk pada Juni 2019. Dengan terbentuknya FPKS-SAD yang merupakan hasil kerjasama berbagai instansi maka agenda dan agenda pemberdayaan SAD menjadi tanggung jawab semua pihak yang sepakat untuk memberdayakan SAD.

“Berbagai kegiatan yang dilakukan tidak terintegrasi secara terpadu, dan kerjasama yang berkelanjutan tidak mempengaruhi munculnya perubahan sosial di SAD,” kata Idris Sardi M.Si, kepala laboratorium sosial Program Penelitian Agribisnis SAD. , Universitas Fapert Jambi.

Dibutuhkan upaya mendesak untuk mendorong proses percepatan perubahan sosial SAD melalui kerjasama para pihak. Kami berharap berkat kerjasama ini akan diperoleh solusi untuk mencapai kesepakatan bersama yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Artikel sebelumyaBMKG memprediksi pada Sabtu akan turun hujan di beberapa wilayah disertai petir.
Artikel berikutnyaBMKG Kalteng ingatkan bahaya bencana hidrometeorologi saat penyeberangan