Beranda Warganet Komnas Perempuan menyerukan penerapan UU TPKS di kasus Alor

Komnas Perempuan menyerukan penerapan UU TPKS di kasus Alor

Kupang (ANTARA) — Komnas Perempuan meminta aparat kepolisian menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual (TPKS) saat mengusut kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang terduga pendeta SAS terhadap belasan anak di Alora, NTT.

Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriani mengatakan kepada ANTARA, saat dihubungi dari Kupang, Minggu, UU TPKS bisa digunakan untuk mengusut kasus dan membantu korban.

“Kami telah mendengar tentang kasus ini dan kami meminta polisi untuk menggunakan UU TPCC dalam menyelidiki kasus ini,” katanya.

Dia memuji upaya masyarakat sipil untuk membantu korban pelecehan seksual oleh seorang yang diduga pendeta berinisial SAS.

Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya masyarakat sipil di daerah yang terus mendesak polisi mengusut tuntas kasus tersebut.

Ia menambahkan, berdasarkan UU TPKS, pendampingan diberikan melalui pemberian layanan, dalam hal ini khususnya UPTD P2TR2A.

Pihaknya menyarankan agar undang-undang tersebut digunakan karena undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Menurutnya, Komnas Perempuan sendiri berperan dalam mengawal implementasi undang-undang tersebut. Dan berharap dalam prosesnya undang-undang tersebut sedang dilaksanakan.

Sejauh ini, 12 korban kekerasan seksual telah menghubungi polisi. Polisi setempat juga menangkap dan menahan seorang tersangka.

Polisi masih menyelidiki dan menyelidiki kasus tersebut untuk melihat apakah ada korban lain akibat tindakan memalukan yang dilakukan oleh SAS.

Artikel sebelumyaFokus Muktamar Muhammadiyah ke-48 pada Program Organisasi
Artikel berikutnyaGempa berkekuatan 6,2 SR di Kepulauan Mentawai memaksa warga mengungsi