Beranda News Komnas Perempuan mendorong RUU TPKS segera menjadi RUU DPR yang proaktif

Komnas Perempuan mendorong RUU TPKS segera menjadi RUU DPR yang proaktif

Jakarta (ANTARA) – Komnas Perempuan meminta DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang akan menjadi inisiatif DPR.

Dorongan ini merupakan salah satu rekomendasi Komnas Perempuan yang disampaikan oleh Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menanggapi rencana rapat paripurna DPR pada 25 November 2021 terkait keputusan RUU TPKS. .

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk “Urgensi Pengesahan RUU TPKS untuk Melindungi dan Melindungi Perempuan dan Anak Bagi Keluarga Maslak” yang disiarkan langsung di YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama yang dipantau Jakarta, Rabu.

“Saya berharap kepemimpinan panja kuat, dan ketua DPR RI menunjukkan komitmen yang besar. Kalau RUU TPKS ada pukulan berarti DPR RI serius,” kata Maria.

Di sisi lain, Maria menambahkan, jika undang-undang tersebut tidak disahkan, publik bisa kembali mempertanyakan keseriusan dan komitmen DPR dalam melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Selain itu, dia menilai catatan kasus kekerasan seksual selama ini, terutama dari laporan tahunan Komnas Perempuan, tidak merangkum semua pengaduan korban. Padahal, kata Maria, masih banyak kasus kekerasan seksual di tanah air yang belum dilaporkan oleh para korban.

“Jumlah yang tidak terlapor lebih banyak dibandingkan yang tercatat dalam laporan tahunan Komnas Perempuan yang rata-rata mencatat 5.000 kasus per tahun,” jelasnya.

Untuk itu, diharapkan RUU TPKS segera disahkan untuk mengatasi kekerasan seksual di Indonesia.

Selain itu, Maria Ulfah Anshor menjelaskan rekomendasi Komnas Perempuan lainnya, termasuk peningkatan lobi. Panitia Kerja RUU TPKS menyempurnakan sejumlah ketentuan dalam peraturan tersebut, dengan mempertimbangkan manfaat berdasarkan pengalaman korban kekerasan seksual dan hambatan bagi mereka untuk mengakses keadilan.

Selanjutnya, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meyakinkan pemerintah agar memperkuat kelompok masyarakat yang bekerja langsung dengan korban kekerasan seksual dan melakukan advokasi kepada tokoh agama dan masyarakat untuk mendukung pengesahan RUU TPKS.

Yang terakhir adalah mendorong media, dunia usaha dan pemangku kepentingan terkait untuk ikut memperkuat advokasi RUU TPKS.

Maria mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu agar RUU TPCC segera disahkan.

“Mari kita bersinergi agar RUU TPKS segera disahkan,” ajaknya.

Artikel sebelumyaKomnas Perempuan: RUU TPKS perlu disempurnakan dengan rumusan KBGS
Artikel berikutnyaMahfood mengingatkan kita untuk tidak memisahkan pulau-pulau terluar dari Indonesia.