Beranda Hukum Komnas Perempuan: Banyak insiden pelecehan seksual di kampus yang tidak dilaporkan

Komnas Perempuan: Banyak insiden pelecehan seksual di kampus yang tidak dilaporkan

Jakarta (ANTARA) – Alimatul Kibtiya, Ketua Subkomite Pendidikan Komnas Perempuan, mengatakan banyak kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia yang tidak dilaporkan oleh korban atau orang yang mengetahuinya.

“Ada beberapa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kalau sekarang terlihat tenang, itu karena banyak korban yang tidak melaporkannya,” kata Alimatul Kibtiya saat menjadi konsultan webinar nasional bertajuk “Mencegah dan Memerangi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi” yang diunggah ke Universitas Ahmad Dahlan. . Saluran YouTube dipantau dari Jakarta, Sabtu.

Ia juga menjelaskan salah satu hasil survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang menunjukkan bahwa 77 persen dosen mengatakan kekerasan seksual terjadi di kampus, dan 63 persen tidak. melaporkan kasus yang diketahui.

Ketua Sub Komite Pendidikan Komnas Perempuan juga menjelaskan beberapa tindak kekerasan seksual yang harus dilaporkan korban ke kampus atau kampus.

Diantaranya adalah ucapan yang mendiskriminasi atau menghina penampilan, memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan korban, dan menerima komentar yang mengandung pelecehan seksual, lelucon atau siulan.

Menurut Alimatul Kibtiya, korban pelecehan seksual tidak berani mengungkapkan pengalamannya, sehingga konsep ideal pendidikan tinggi di Indonesia, aman dan nyaman dari pelecehan seksual, belum sepenuhnya terwujud.

Idealnya, setiap perguruan tinggi di Indonesia bebas dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Namun dalam praktiknya, perguruan tinggi belum menyadari kemandirian dari kekerasan seksual.

Untuk itu, lanjut Alimatul Kibtiya, pimpinan perguruan tinggi dapat segera mengambil tindakan untuk menjadikan kampus-kampus di Indonesia berkelas dunia karena pasti akan memiliki infrastruktur yang jelas terkait pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual.

Artikel sebelumyaJabatan Wakil Bupati Aceh Barat yang sudah meninggal diberhentikan di DPRK
Artikel berikutnyaMahasiswa didorong untuk membantu pelaku UMKM memaksimalkan digitalisasi keuangan.