Beranda News Ketua DPD RI menyampaikan agenda FGD safari amandemen konstitusi.

Ketua DPD RI menyampaikan agenda FGD safari amandemen konstitusi.

Posisi DPD perlu diperkuat. Sementara dia masih lemah dan sepertinya berada di bawah DNR.

Jakarta (ANTARA) –

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyala Mahmoud Mattalitti, mengambil audiensi dari Dewan Pimpinan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menyampaikan agenda safari amandemen konstitusi melalui diskusi kelompok fokus yang akan dilakukan DPD RI ke sejumlah daerah.

AA La Nyalla Mahmoud Mattalitti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan telah melakukan audiensi dengan Pengurus Besar (PB) PGRI di Ruang Kerja Ketua DPD RI Lantai 8, Gedung Nusantar III, Kompleks Parlemen, Senayan, 6 Oktober. , 2021

Dalam pertemuan tersebut, La Nyala didampingi Rahman Hadi, Sekjen DPD RI. Sementara pimpinan PGRI hadir dalam acara tersebut yaitu Ketua Bidang PB PGRI Ahmad Vahyudi, Ketua Umum PGRI Sumbar Darmalis dan Wakil Ketua Umum PGRI Sumbar Dasrizal MP.
“DPD RI saat ini sedang mengerjakan kecemasan melakukan sosialisasi, serta dialog publik terkait pembahasan amandemen konstitusi, sebagai langkah penyesuaian arah perjalanan negara,” ujarnya.
La Nyalla mengatakan pihaknya tentu siap jika PGRI ingin terlibat dalam agenda tersebut, terutama bagi para pendidik dan akademisi untuk memahami pentingnya amandemen konstitusi.
Menurut La Nyala, amandemen kelima konstitusi dimaksudkan untuk mengembalikan hak elemen non-partisan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Menurut dia, akibat amandemen UUD 1999-2002, DPD RI yang merupakan perwujudan delegasi daerah sebagai lembaga non-partisan kehilangan hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.
“Posisi DPD perlu diperkuat. Sementara dia masih lemah dan sepertinya berada di bawah DNR. Padahal kita sama-sama dipilih oleh rakyat, artinya kedudukan dan legitimasi DPD dan DPR itu sama, jadi haknya juga harus sama,” kata La Nyala.
Dijelaskannya, inti dari amandemen tersebut adalah untuk memperkuat posisi DPD RI untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan DPD. Amandemen kelima UUD 1945 juga harus menjadi pendorong untuk mengubah arah negara ini.
Perwakilan PB PGRI Ahmad Vahyudi menyambut baik undangan tersebut dan akan segera menyusun agenda resmi.
“Saya kebetulan bersama Ketua dan Wakil Ketua PGRI Sumbar, dimana PGRI memiliki kampus STKIP dengan sekitar 7.000 mahasiswa. DPD bisa diadakan di sana nanti,” kata Ahmad Vahyudi.
Menurut Darmalis, STKIP PGRI Sumbar sudah berdiri sejak tahun 1984. Saat ini, menurut dia, lembaga pendidikan tersebut memiliki 14 program pendidikan yang sebagian besar berkaitan dengan bidang pendidikan.
“Kami sedang bertransformasi menjadi universitas, karena program studinya banyak, ini tinggal selangkah lagi prosesnya selesai. Dan kami sangat concern untuk melatih tenaga pengajar sesuai dengan identitas PGRI,” ujarnya juga.

Artikel sebelumyaMendikbudristek serap kontribusi NTB terkait kampus Merdeka
Artikel berikutnyaAtasi stunting di desa, Kemendes PDTT-BKKBN mengintegrasikan data