Beranda News Ketua DPD minta aparat jangan represif menanggapi aspirasi rakyat

Ketua DPD minta aparat jangan represif menanggapi aspirasi rakyat

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI A.A. LaNalla Mahmoud Mattalitti meminta polisi tidak membalas tindakan orang-orang yang menyampaikan aspirasinya.

“Harapannya aparat keamanan tidak perlu bertindak terlalu represif terhadap petani ayam hutan yang membentangkan spanduk saat Presiden Jokovi lewat saat berkunjung ke Kota Blitar,” kata LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dia menilai penangkapan seorang pria di Blitara, Jawa Timur, karena membentangkan poster pada kolom Presiden Joko Widodo di Blitara pada Selasa (9 Juli) terlalu berlebihan.

LaNialla mengapresiasi pria tersebut hanya ingin menyampaikan aspirasinya. Seorang warga berhuruf S diketahui membentangkan poster bertuliskan “Pak Jokowi bantu petani beli jagung dengan harga terjangkau”.

Menurut LaNialla, masyarakat membutuhkan cara untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Jika ada yang ditangkap karena menyampaikan aspirasi, itu merusak demokrasi.

“Tidak adil jika seorang warga negara yang menyampaikan aspirasinya kemudian ditangkap karena dianggap tidak etis,” kata LaNalla.

Apalagi aspirasi yang diutarakan orang ini merupakan masalah mendesak yang dihadapi oleh para peternak telur ayam. Padahal, mereka telah berperan penting dalam memajukan perekonomian nasional melalui penyediaan pangan.

Mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu mengatakan orang-orang yang dilarang dan ditangkap karena menyampaikan aspirasinya namun tidak mendapatkan solusi akan menjadi bom waktu jika pemerintah sering melakukan represif.

Terlepas dari kejadian tersebut, LaNalla meyakini bahwa aspirasi yang disampaikan oleh para peternak unggas sangat dibutuhkan.

“Pemerintah harus hadir untuk kepentingan rakyat. Tidak boleh ada ketidakseimbangan harga, ketika satu produk lepas landas dan yang lain merugi,” ujarnya.

Artikel sebelumyaPenerapan ganjil genap efektif menekan mobilitas kendaraan di Puncak
Artikel berikutnyaKetua DPD mengusulkan perubahan Pasal 33 UUD 1945 di Majelis Nasional KAGMI.