Beranda News Ketua CISSReC mendukung penyelenggaraan struktur Komisi PDP di bawah Presiden.

Ketua CISSReC mendukung penyelenggaraan struktur Komisi PDP di bawah Presiden.

…kalau mau kasar harus menuruti presiden langsung…

Jakarta (ANTARA) – Ketua Lembaga Penelitian Siber Indonesia CISSReC Pratama D Persadha mendukung dan mendukung pandangan DPR untuk menyerahkan struktur PDP kepada Presiden sebagai lembaga pengawas independen yang dapat menegakkan hukum.

“Menurut saya pribadi, mengenai masalah ini (struktur Komisi NDP), saya setuju dengan Komisi I DPR. Jika kita ingin undang-undang ini memiliki gigi tajam untuk menegakkan hukum, itu harus di bawah presiden. Ada lembaga independen di bawah presiden,” katanya.

Dia mengatakan ini ketika dia menjadi pembicara tamu di webinar Universitas Katolik Nasional Parahyangan Bandung bertajuk “Relevansi RUU Perlindungan Data Pribadi dan Kaitannya dengan Peristiwa Pelanggaran Data BPJS” yang disiarkan langsung di kanal YouTube resmi UNPAR yang dipantau dari Jakarta, Sabtu.

Pengalihan struktur Komisi PDP di bawah presiden merupakan langkah yang tepat, katanya, karena pengumpul dan pihak yang mengolah data pribadi tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga publik.

Dengan demikian, Komisi PDP yang bersifat independen dan nantinya akan berada di bawah Presiden tidak dapat mencampuri pimpinan instansi terkait dalam penegakan hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

“Menurut saya, kalau mau keras, harus menuruti langsung presiden. Karena itu, dia ingin menegakkan hukum di swasta, di pemerintahan, yang memiliki kapasitas yang sama, ”katanya.

Menurutnya, tidak adanya kesepakatan antara Komisi I DPR dengan pemerintah mengenai struktur Komisi PDP menjadi salah satu penyebab kebuntuan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi hingga saat ini.

Selain itu, kata dia, ada juga masalah pendefinisian segregasi data, yakni kesepakatan penentuan data mana yang boleh dan tidak boleh dilihat oleh pihak ketiga.

Pakar keamanan siber ini berharap DPR dan pemerintah segera mencari jalan keluar dari kebuntuan agar perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia tidak terus-menerus terancam.

Artikel sebelumyaRio Devanto dan Adinia Virasti membintangi film "Anda tidak sendiri"
Artikel berikutnyaPolisi mengembalikan dua pemuda yang diduga anggota KKB