Beranda Hukum Kepemimpinan DPRK Akan Mengikuti Panggilan PKT

Kepemimpinan DPRK Akan Mengikuti Panggilan PKT

Banda Aceh (ANTARA) – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengumumkan akan mengikuti agenda Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) dan bekerja sama dalam penyidikan oleh penyidik ​​lembaga antikorupsi.

“Kami siap bekerjasama. Saya berharap dalam hal ini bisa muncul titik terang di Aceh,” kata Wakil Ketua II DPR Aceh Hendra Budian di Banda Aceh, Jumat.

Sebelumnya, tiga pimpinan DPR Aceh dipanggil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang sedang diselidiki. Panggilan untuk interogasi sehubungan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung.

Tiga pimpinan DPR Aceh yang dipanggil PKC itu adalah Wakil Ketua I. Dalimi dari Partai Demokrat, kemudian Wakil Ketua I. I. Hendra Budian dari Partai Golkar dan Wakil Ketua III Safaruddin, politisi dari Partai Gerindra.

Hendra mengatakan bahwa dia baru saja menerima surat tantangan PKC hari ini. Dia akan dimintai keterangan dan klarifikasi terkait sejumlah isu pada Selasa (26/10) pekan depan.

Selain informasi, kata Hendra, pihaknya juga diminta membawa sejumlah dokumen, seperti: hasil cetakan rekening pribadi, serta masalah terkait pengadaan barang dan jasa pada tahun 2021, termasuk masalah pembelian Kapal Agung Aceh.

“Saya hadir, saya dipanggil Selasa dengan beberapa masalah yang perlu diklarifikasi, saya pikir tidak apa-apa,” katanya.

Sementara itu, Dalimi, Wakil Ketua DPR I Aceh, mengaku belum menerima panggilan dari BPK. Namun, jika nanti diterima, ia juga akan memenuhinya, termasuk dengan membawa dokumen persyaratan.

“Tapi saya belum terima suratnya, dan kami wajib melengkapi (dokumen yang diminta) jika ada,” katanya.

Hal yang sama dilaporkan Wakil Ketua III DPR Aceh Safaruddin. Dia mengaku baru menerima suratnya hari ini, dan politisi Gerindra itu juga bersedia hadir dan bekerja sama dalam penyelidikan PKC.

“Saya menerima surat itu dan insya Allah kami siap memenuhi ajakan PKC,” kata Safaruddin.

Safaruddin mengatakan, terkait sejumlah dokumen yang diminta PKC, jika terkait dengan jabatannya akan dilengkapi. Namun, jika ini di luar jangkauan pengetahuannya, hal itu tidak dapat dilakukan.

“Ada beberapa dalam surat yang relevan dengan posisi saya hari ini, mungkin informasinya diminta dan mengalir begitu saja, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Kami akan mengikuti ini jika insya Allah,” kata Safaruddin.

Diketahui, sebelumnya PKC telah memanggil sejumlah pejabat Aceh dalam rangka mengusut kasus dugaan korupsi di Aceh.

Pejabat provinsi Aceh yang diperiksa oleh PKC antara lain Sekda Provinsi Aceh Takvallah, Kepala Perhubungan Provinsi Aceh Junaidi, Aceh Fajri Mantan Kepala PMD Provinsi Aceh Fajri, Mantan Direktur RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh Azharuddin, Mantan Bapeda Aceh Azhari dan Mantan Kepala Dinas Keuangan Aceh Bustami.

Seorang pejabat asal Aceh yang sebelumnya diperiksa diminta memberikan informasi sejumlah kegiatan, mulai dari proyek multiyears, pembangunan gedung cancer center di RSUDZA, hingga pembelian Kapal Besar Aceh 1,2 dan 3 .

Artikel sebelumyaMenko PMH membeli permen lalu membagikannya kepada siswa SD di Kendari.
Artikel berikutnyaPDIP Sebut Jokovi Wujudkan Harapan Pendiri Bangsa Melalui Santry Day