Beranda News Kementerian Sumber Daya Alam meminta pemerintah memperbarui data penerima bansos secara berkala

Kementerian Sumber Daya Alam meminta pemerintah memperbarui data penerima bansos secara berkala

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR Bambang Soesatio meminta pemerintah daerah melakukan pemutakhiran dan verifikasi data penerima bantuan sosial (banso) secara berkala agar tepat sasaran.

“Pemerintah daerah memperbarui dan memvalidasi data penerima bansos secara berkala untuk memastikan data yang ada sesuai dengan kenyataan, sehingga bansos tepat sasaran,” kata Bambang Soesatyo atau Bamset dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. …

Hal itu, kata dia, karena sering terjadi perbedaan data lintas kementerian, bahkan dalam satu kementerian, sehingga penyaluran bansos tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan lubang korupsi.

Bamset meminta pemerintah daerah bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), membandingkan data tersebut dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan membandingkan data dari Pusat Statistik. Kantor (BPS). ).

“Langkah ini diperlukan untuk memastikan tidak ada lagi duplikasi data atau data penerima bansos yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) juga perlu mengintegrasikan sistem pendaftaran penerima bantuan sosial atau “integrated system” di seluruh Indonesia.

Hal ini karena keragaman data penerima manfaat seperti Data Jaminan Sosial Terpadu (DTKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST), katanya. ), serta data dari instansi/lembaga, kementerian lainnya.

“MPR juga telah meminta Kemenkes bersama Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menggunakan teknologi pencocokan data penerima bansos sehingga dapat diimplementasikan sistem data Indonesia terpadu yang valid dan tervalidasi sebagai data struktur ekonomi, struktur kependudukan, agama dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut dia, keterandalan data yang terintegrasi akan memungkinkan penyaluran alokasi anggaran, yang salah satunya ditujukan untuk bantuan sosial, kepada mereka yang berhak menerimanya.

Ia meminta Kementerian Kesehatan menggunakan peran RT/RW dalam proses verifikasi data DTKS di lapangan, serta membantu memantau pelaksanaan bansos dari negara, agar tidak ada pemotongan dana untuk kegiatan sosial. pendampingan. atau biaya ilegal.

Artikel sebelumyaLaNalla: Optimalkan Postingan Desa untuk Lawan COVID-19
Artikel berikutnyaMPR: Segera Akhiri Program Anak Terdampak Pandemi