Beranda Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan bekerja sama dengan 20...

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan bekerja sama dengan 20 OBH di bidang litigasi dan non-litigasi.

Makassar (ANTARA) – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel bekerja sama dengan 20 Lembaga Bantuan Hukum (OBH) Daerah dan Kota di Sulsel memberikan bantuan hukum gratis baik di bidang yudisial maupun non-yudisial.

Kepala Pelayanan Hukum Kemenkumham Sulsel Anggoro Dasananto di Makassar mengatakan, Senin, 20 OBH telah terakreditasi dan akan memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang menghadapi tantangan hukum.

“Sebanyak 20 OBH ditetapkan dengan SK Menteri Hukum dan HAM setelah melalui proses penawaran verifikasi dan akreditasi kelayakan bantuan hukum. Dari 20 OBH tersebut, 1 yang terakreditasi yaitu YLBH Bhakti Justice Wajo, 1 OBH terakreditasi B yaitu LBH Sinar Justice Bulukumba dan sisanya 18 OBH terakreditasi C,” ungkapnya.

Rapat koordinasi pemberian bantuan hukum juga dilakukan, serta penandatanganan kesepakatan tambahan pemberian bantuan hukum antara Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan LBH 2021. …

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Harun Sulianto yang hadir pada penandatanganan suplemen tersebut mengatakan, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan bentuk akses negara terhadap keadilan.

Pada tahun 2020, Kakanvil Harun mengatakan, Kanwil Depkumham Sulsel berhasil mendapatkan penghargaan dari Menkumham sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terbaik 1 Kategori Menengah.

“Selain itu, dua OBH di Sulsel mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM pada acara Access to Justice yaitu LBH Lipang Takalar sebagai Best I dalam memberikan pelayanan hukum untuk LBH kategori C dan bantuan hukum Wajo Bhakti Keadilan. Yayasan Bantuan. Meraih penghargaan terbaik kedua untuk kategori LBH A,” kata Harun.

Kepala Bagian Hukum Andi Haris mengatakan pemberian bantuan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan melaksanakan hak-hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Juga tentang mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum, menjamin keadilan dalam pemberian bantuan hukum dan menciptakan sistem peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Andy Haris memaparkan ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum, termasuk perkara perdata negara, pidana dan administrasi, baik yudisial maupun non-yudisial.

Pada tahun 2021, Kanwil Sulsel akan menerima anggaran litigasi di luar pengadilan sebesar Rp 1,73 miliar dan Rp 298 juta untuk 20 OBH yang telah bermitra dengan Kanwil Sulsel.

“Setelah penambahan dilakukan hari ini, anggaran litigasi adalah Rs 1,94 untuk litigasi dan litigasi lainnya hingga Rs 466 juta. Selain itu, antara Januari dan Agustus 2021, jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan oleh 20 OBH ini berjumlah 380 pengadilan. kasus dan 57 peristiwa non-peradilan dengan representasi penyerapan anggaran sebesar 52,34 persen,” ujarnya *.

Artikel sebelumyaKekerasan terhadap perempuan di Penajam Kaltim cenderung menurun
Artikel berikutnyaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur bermitra dengan ICITAP untuk meningkatkan keterampilan sipir penjara.