Beranda Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Kementerian Luar Negeri membantu memverifikasi status...

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Kementerian Luar Negeri membantu memverifikasi status diplomat Nigeria.

Jakarta (ANTARA) – Kepala Daerah DKI Jakarta Kemenkumham Ibnu Chuldun mengatakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantu memverifikasi status diplomat Nigeria dalam klarifikasi dugaan kekerasan yang dilakukan Petugas Imigrasi Kelas I Khusus.

“Kementerian Luar Negeri segera melakukan verifikasi dan konfirmasi status yang bersangkutan sebagai diplomat dan menjelaskan hak-haknya,” kata Ibnu Chuldun dalam keterangan pers di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis.

Ibnu menegaskan, status diplomatik itu baru diketahui petugas imigrasi saat menunjukkan dokumen dan KTP di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan sebelum diperiksa Kementerian Luar Negeri.

Dia mengatakan Kementerian Luar Negeri segera mengirimkan salinan dokumen keimigrasian terkait dan status diplomatik ke kantor imigrasi.

Setelah itu, kata dia, Dubes Nigeria Ari Usman Ogah mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas Khusus I Jakarta Selatan pada malam hari didampingi polisi dari Kantor Pam di stasiun metro Polda Jaya.

Kedua belah pihak mengakui bahwa ada kesalahpahaman dan sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan baik, tambah Ibnu.

“Pertemuan dengan Dubes Nigeria berlangsung dalam suasana yang baik,” kata Ibnu.

Dikatakannya, Kantor Imigrasi juga telah melakukan koordinasi internal untuk menyempurnakan prosedur operasional standar (SOP) dalam kegiatan penuntutan dan pengawasan asing.

Ibnu Chuldun juga menjelaskan kronologis kejadian yang sebenarnya merupakan kegiatan petugas imigrasi dalam rangka pengawasan dan verifikasi keabsahan izin tinggal bagi warga negara asing yang sedang berlangsung.

Kejadian bermula di depan sebuah apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (8 Juli). Pada saat pemeriksaan oleh petugas, yang bersangkutan menolak menunjukkan identitas atau paspornya kepada Tim Pengawas Imigrasi yang berwenang untuk itu.

Diplomat yang belakangan diketahui bernama Ibrahim itu malah menolak bekerja sama, menegur petugas dan menuntut agar dibawa ke kantor imigrasi untuk diverifikasi.

Sesuai dengan peraturan keimigrasian Indonesia, orang asing wajib menunjukkan dan menunjukkan paspor atau kartu tempat tinggal mereka jika diminta oleh petugas imigrasi yang bertanggung jawab atas kartu identitas dan surat penunjukan berdasarkan SOP Pengawasan Keimigrasian.

“Harus saya tegaskan, karena yang bersangkutan menolak menunjukkan identitasnya, petugas imigrasi tidak mengetahui status diplomatiknya,” jelas Ibnu.

Kemudian, sesuai peraturan yang ada dan permintaan Ibrahim, petugas imigrasi akan membawanya ke kantor imigrasi untuk keterangan lebih lanjut.

Karena tidak mendapat jawaban ke kantor imigrasi mana ia akan pergi, ia mengatakan bahwa dalam perjalanan ke kantor imigrasi, yang bersangkutan menunjukkan perhatian dan sikap agresif terhadap petugas, termasuk berteriak, menggigit, berkelahi dan mendorong.

“Sikap agresif ini mengakibatkan salah satu petugas imigrasi mengalami luka bengkak dan berdarah di bibir kirinya, yang bisa dibuktikan dengan autopsi,” katanya.

Menurut dia, untuk menenangkannya, polisi menangkap Ibrahim dan berusaha mencegah kemerosotannya dengan menahan bagian-bagian tubuhnya.

Setibanya di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Ibrahim hanya ingin menunjukkan identitasnya dan kemudian terungkap bahwa dia adalah salah satu pejabat diplomatik Kedutaan Besar Nigeria di Jakarta, jelas Ibnu.

Artikel sebelumya"Cumi-cumi", serial "bertahan hidup" Rilis Netflix baru, September 2021
Artikel berikutnya"Yuni" Karya Camila Andini tayang di TIFF 2021