Beranda Hukum Kemenkumham menekankan pentingnya jajaran di tenggara Sulawesi untuk menciptakan zona integritas.

Kemenkumham menekankan pentingnya jajaran di tenggara Sulawesi untuk menciptakan zona integritas.

Kendari (ANTARA) – Pakar ekonomi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Laki Agung Binarto menghimbau seluruh jajaran di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara (Sultra) perlunya menciptakan zona integritas.

“Dalam upaya menciptakan zona integritas, seluruh jajaran harus mampu mengubah pola pikir, sikap dan perilaku, serta menyusun strategi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Agung memberikan penguatan dan motivasi bagi seluruh jajaran Kemenkumham. Sultra di Kendari, Senin.

Agung juga menegaskan bahwa seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara berkomitmen dan konsisten dalam bekerja.

Komitmen seluruh elemen sangat penting untuk mencapai predikat “Wilayah Bebas Korupsi” (WBK) dan “Kawasan Birokrasi Pelayanan Bersih” (WBBM), ujarnya. Namun juga perlu diimbangi dengan konsistensi dalam perilakunya.

“Komitmen dan konsistensi harus top-down, mulai dari pimpinan, pegawai hingga pegawai negeri sipil, pegawai non pemerintah (PPNPM). Perlu dilakukan komunikasi, kerjasama dan sinergi,” ujarnya.

Pengembangan Zona Integritas bertujuan untuk menciptakan agenda reformasi birokrasi sehingga dapat mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, sangat produktif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menerima predikat WBK dari Kementerian Pemberdayaan Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) pada tahun 2020.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara saat ini sedang gencar menggalakkan upaya perebutan gelar WBBM.

Untuk itu, Kantor Wilayah tersebut dikunjungi oleh kantor pusat ahli ekonomi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Laki Agung Binarto.

Staf ahli ini juga memuji capaian Kanwil Kemenkumham Sultra dalam memberikan contoh bagi seluruh UPT dengan meraih predikat WBK terlebih dahulu.

“Saya sangat bangga karena memang Kanwil dulunya WBK dan unit operasi baru. Kanwil ini harus menjadi contoh bagi UPT sebagai pelatih. Insya Allah kantor wilayah bisa menjangkau WBBM,” ujarnya. katanya juga.

Dalam memberikan bala bantuan, staf ahli didampingi oleh Kepala Daerah Sylvester Seely Laba, Kepala Tata Usaha Cortini, JM Sichotang, Kepala Rutan Muslim, Kepala Unit Imigrasi Ganda Samosir, dan Kepala Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Maktub.

Selain itu, hadir seluruh pejabat struktural dari kanwil dan kepala unit teknis di Kendari dan Unaaha, serta pimpinan UPT di luar kota, termasuk pegawai Kemenkumhama, Sulawesi Tenggara, secara virtual mengikuti pembekalan*.

Artikel sebelumyaPsikolog: Keputusan Orang Tua Mempengaruhi Pernikahan Dini
Artikel berikutnyaAkpol 97 Vira Pratama meluncurkan serangan vaksin dan layanan sosial