Beranda Warganet Kelompok sasaran: Hanya ada 16 kasus aktif COVID-19 di Batam

Kelompok sasaran: Hanya ada 16 kasus aktif COVID-19 di Batam

Tanjungpinang (ANTARA) – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepri mencatat jumlah kasus aktif COVID-19 di Kota Batam hanya 16 kasus, jauh lebih sedikit dibandingkan 2,5 bulan lalu.

Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Riau Lamidi di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan, jumlah kasus aktif COVID-19 di Batam yang berpenduduk terbesar dibandingkan 6 kabupaten dan kota di kawasan itu, terus meningkat. lebih terlihat. miring setelah program vaksinasi berjalan optimal dan penerapan protokol kesehatan membaik.

“Ini prestasi yang bagus,” kata Lamidi yang juga Pj Sekretaris Kepri.

Kepulauan Riau memiliki populasi 2.055.278 pada paruh pertama tahun 2021, menurut Departemen Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Riau.
1.169.648 orang tinggal di Batam.

Kasus aktif COVID-19 di wilayah dan kota lain di Kepri yaitu Tanjungpinang 36 orang, Bintan 11 orang, Karimun 27 orang, Anambas 2 orang, Lingg 2 orang, dan Natun 18 orang.

“Saat ini ada 112 kasus aktif yang dilaporkan di Kepri,” katanya.

Lamidi mengungkapkan jumlah warga terkonfirmasi Covid-19 di Kepri hingga saat ini menjadi 53.788 orang, Batam 25.897 orang, Tanjungpinang 10.209, Bintan 5.577, Karimun 5.459, Anambas 1.842, Lingga 2310 dan Natuna 2.494 orang. manusia.

Pasien sembuh 16 orang, sehingga total pasien menjadi 51.926, Batam lebih 25.043, Tanjungpinang 9.772, Bintan 5.386, Karimun 5.273, Anambas 1.784, Lingg 2.223, dan Natun 2.435.

Sementara itu, tidak ada penambahan pasien meninggal akibat COVID-19 pada pekan ini. Total pasien meninggal akibat COVID-19 mencapai 1.750 orang, di Batam 838 orang, Tanjungpinang 401 orang, Bintan 180 orang, Karimun 159 orang, Anambas 46 orang, Lingga 85 orang, dan Natuna 41 orang.

“Pemerintah pusat telah menetapkan PPKM Tingkat I di Kepri,” ujarnya*.

Artikel sebelumyaGubernur minta BNPB bantu penanggulangan bencana di Maluku
Artikel berikutnyaPemerintah tuntut vaksinasi ulang jemaah umrah agar tidak dipolitisir