Beranda Hukum Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik ​​pelanggaran HAM berat di Paniai Papua.

Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik ​​pelanggaran HAM berat di Paniai Papua.

Ternyata belum cukup bukti.

Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Agung membentuk tim penyidikan dugaan pelanggaran HAM berat di Paniae, Provinsi Papua tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani Kejaksaan Agung. Jenderal Sanitiar Burhanuddin.

“Kejaksaan Agung Burhanuddin, penyidik ​​pelanggaran HAM berat, menandatangani surat keputusan pembentukan kelompok itu,” kata Kepala Biro Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. …

Leonard menjelaskan, saat mempertimbangkan terbitnya keputusan dan surat kuasa Jaksa Agung tersebut, surat ketua Komnas HAM No. 153/PM.03/0.1.0/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tentang respon diperhitungkan. Pengembalian materi kasus hasil penyidikan pelanggaran berat HAM akibat peristiwa Paniai tahun 2014 lalu di Papua akan selesai.

“Ternyata tidak ada cukup bukti, sehingga diperlukan penyelidikan (umum) untuk menemukan dan mengumpulkan bukti,” kata Leonard.

Bukti diperlukan untuk menjelaskan dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab, kata Leonard.

Oleh karena itu, dengan terbitnya Surat Perintah Jaksa Agung dan Surat Perintah Penyidikan pada tahun 2014, Provinsi Paniai Papua membentuk tim penyidikan dugaan pelanggaran HAM berat, yang terdiri dari 22 jaksa senior dan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Penindakan. Kejahatan (JAM-Pidsus) Ali Mukartono.

Sebelumnya, JAM-Pidsus Ali Mukartono mengatakan pada Senin (22/11) pihaknya akan melakukan inventarisasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan perintah Jaksa Agung.

Jaksa Agung meminta pihaknya mengambil langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian puluhan kasus pelanggaran HAM berat, katanya.

Peristiwa tersebut antara lain Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misteri (Petrus) 1982-1985, Thalangsari Lampung, 1989, dan Tragedi Rumah Gudong Aceh tahun 1990-1999.

Kemudian ada penculikan dan penghilangan paksa tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tahun 1998, kerusuhan Mei 1998 dan simpang Kertas Kraft Aceh 1999.

Kasus Paniai tergolong baru karena terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Artikel sebelumyaPolda Sumut Dirikan 121 Pospam Natal
Artikel berikutnyaPengamat: Program Binmas Noken Papua Harus Dibenarkan