Beranda Hukum Kapolres Maluku tugaskan Polres Tanimbar

Kapolres Maluku tugaskan Polres Tanimbar

Saat ini hanya ada 477 petugas polisi di bawah yurisdiksi Polda Kepulauan Tanimbar, sedangkan idealnya akan ditambah 300 orang. Ada kantor polisi terpisah dengan staf hanya 15 orang.

Ambon (ANTARA) – Kapolda Maluku Inspektur Paul Refdee Andri menyoroti kemampuan kepolisian di Pulau Tanimbar yang terletak di kawasan pesisir di luar Provinsi Maluku.

“Angkatan polisi di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar saat ini hanya 477, sedangkan idealnya ditambah 300 orang. Ada pos polisi tertentu yang personelnya hanya 15 orang,” kata Refdi Andri saat melakukan kunjungan kerja ke Saumlaki, Selasa.

Kapolres Maluku melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Polres Tanimbar, pada 18-19 Oktober 2021. Kapolres sudah mengecek kesiapan sejumlah fasilitas, seperti Pusat Pelayanan Polisi Terpadu (SPKT), Brimob. Batalyon 3 C Perintis Polda Maluku dan mengadakan pertemuan tatap muka dengan seluruh aparat kepolisian dan aparat kepolisian.

Menurut Capolda, luas dan kondisi geografis Kepulauan Tanimbar tidak seimbang dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Polres.

“Ini wilayah kepulauan. Kapal kita apa adanya, kekuatan kutubnya juga kecil. Malah kita berusaha meningkatkan kualitas. Rajin praktek, rajin cari ilmu, rajin manajemen. Komunikasi etis dengan seseorang, sehingga kebijakan master bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat, ”katanya.

Kapal Tipe C1 diperlukan untuk menjamin keamanan laut di wilayah Polda Maluku, khususnya di Kepulauan Tanimbar yang berbatasan dengan Australia, ujarnya. Kapal C1 merupakan kapal sepanjang 30 meter dengan 15 awak kapal yang dinilai efektif dalam perlindungan air karena memiliki peralatan yang memadai.

Selain kapal C1, ada juga kebutuhan kapal C2 yang awalnya bisa menampung tujuh orang, dan kapal C3 yang bisa digunakan untuk operasi di pulau-pulau kecil oleh polisi dan Badan Keamanan dan Keamanan Nasional, jadi apabila terjadi masalah di laut, dapat digunakan untuk pemecahannya, misalnya penegakan hukum laut, hukum navigasi, dan hukum perikanan.

Mengenai kondisi saat ini, lanjutnya, hanya ada dua kapal C1 milik Polda Maluku di kawasan Tual dan Kepulauan Aru.

“Untuk melakukan ini, kami perlu meningkatkan penawaran kami dari segi kualitas, sumber daya manusia, dan infrastruktur,” katanya.

Dijelaskannya, tahun ini akibat pandemi COVID-19, anggaran masih “direorientasi”, sehingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung di jajaran Polda dan Polres, termasuk kepolisian Kepulauan Tanimbar, belum selesai. . …

“Memang pada 2020 dan 2021, kita akan fokus pada perang melawan Covid-19 dan stimulus ekonomi agar dana yang ada di polda dan polres digunakan untuk reorientasi atau pemotongan anggaran,” ujarnya.

Bukti nyata keterlibatan Polri adalah mereka bersama pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya memvaksinasi penduduk, katanya. Misalnya, di Kepulauan Tanimbar, dari target 93.000 orang yang akan divaksinasi, 26 persen vaksinasi tahap pertama dan 13 persen vaksinasi tahap kedua dilaksanakan.

Sehingga Polri masih perlu melakukan terobosan dengan mengerahkan seluruh kekuatan untuk memenuhi target pemerintah memvaksinasi 70 persen penduduk tahun ini, kata Capolda Refdi.

Artikel sebelumyaMAKI terus gugat ketua DPR soal pemilihan anggota PPK
Artikel berikutnyaPKC Serahkan Kasus Suap RAPBR Jambi ke Pengadilan