Beranda Hukum Kalimantan Tengah Denda PT HPL Lebih dari Rs 6 Miliar Karena Menemukan...

Kalimantan Tengah Denda PT HPL Lebih dari Rs 6 Miliar Karena Menemukan Kayu

Palangka Raya (ANTARA) – Kepala Dinas Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining membenarkan bahwa PT Hutan Produk Lestari (HPL) dikenakan denda administrasi sebesar Rs 6.374.011.500 karena menemukan kayu bulat dari Kalimantan Tengah. Verifikasi Gubernur pada September 2021.

Besaran denda administrasi tersebut sesuai dengan Keputusan Kadishut Kalteng Nomor 522/707/3.1 DISHUT tanggal 26 Oktober 2021, kata Agustan, Rabu di Palangka Rai.

Dijelaskannya, batas waktu pembayaran denda administrasi paling lambat atau maksimal satu bulan setelah diterbitkannya surat keputusan, pembayaran harus diselesaikan.

Jika masalah ini tidak diselesaikan, PT HPL akan dikenakan denda 2 persen setiap bulan, kecuali kementerian LHK memerintahkan secara langsung.

Agustan mengatakan, sesuai mekanisme, PT. HPL menerima kewajiban dua tahun untuk membayar denda administrasi yang dikenakan. Jika tidak dibayar, ia akan dipaksa untuk menagih, ia juga dapat menyita aset dan bahkan dapat dihukum.

“Kebijakan tersebut sejalan dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang diterima dari denda administrasi di bidang kehutanan,” ujarnya.

Agustan mengatakan, PT HPL telah diberitahu dan menerima surat keputusan, namun karena masalah pendanaan, PT HPL meminta semacam izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk pembayaran tidak segera, tetapi secara mencicil.

“Setelah surat keputusan dikirim ke PT HPL, tugas kami akan selesai,” katanya.

Ia mengatakan, pembayaran denda administrasi sudah diterima Kementerian Keuangan, dan update laporan sudah diterima Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa sifatnya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Dalam kesempatan itu, Agustan juga mengklarifikasi pernyataan Kepala Dinas Kehutanan dan Kehutanan Kalteng itu dalam konferensi pers pada 19 Oktober 2021. Ia mewakili Kadishut Kalteng mengatakan, apa yang disampaikan Kadishut dalam jumpa pers itu dilakukan sebelum putusan pembayaran denda administrasi berpihak pada PT HPL.

Sehingga, data yang disampaikan Kepala Dishut Sri Suvanto saat itu berbeda dengan hasil akhir analisis yang dilakukan tim gabungan UPT Kementerian LHK bersama Dinas Kehutanan Kalteng yang menjamin profesionalisme. …

“Mudah-mudahan Pak Kadishut dengan senang hati kembali menggelar jumpa pers sesuai hasil yang pasti,” kata Agustan.

Artikel sebelumyaJohn Baptiste memuncaki 11 Grammy Awards
Artikel berikutnyaMemerintah "Cumi-cumi" terima bonus dari Netflix