Beranda News Junimart Tuntut Minimal Pemilu 2024

Junimart Tuntut Minimal Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta agar pemilihan umum serentak 2024 dilakukan dengan gaya minimalis untuk menghemat anggaran yang harus ditanggung negara.

Menurutnya, semakin lama tahapan pemilihan umum 2024, yang terdiri dari pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg), dan pemilihan presiden (Pilpres), semakin banyak dilakukan. anggaran negara akan dibelanjakan.

“Kita harus memperhatikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu ini, karena menyangkut situasi ekonomi saat ini. Jadi lebih baik untuk menjaga agar pelaksanaan tahapan pemilu seminimal mungkin. Dari sisi anggaran, semakin lama tahapannya, semakin tinggi anggaran yang dikeluarkan,” kata Junimart di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, pada tahapan Pilkada 2024 sebaiknya masa kampanye pemilihan presiden dan legislatif bisa dikurangi menjadi 3 bulan, dan untuk masa kampanye pilkada cukup 45 hari.

Hal ini sejalan dengan bentuk dukungan pemerintah dalam menekan penyebaran kasus COVID-19, ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan konflik pascapemilu yang sebelumnya menyebabkan CPU, Bavaslu, dan DKPP menuntut agar tahapan pemilu berlangsung selama pemilu 2019.

Junimart menilai ini hanyalah produk politik yang tidak boleh dibiarkan dalam pemilihan umum 2024.

“Mengenai konflik dan ganjalan politik yang muncul setelah pemilu, saya kira inilah yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Dan kita benar-benar bisa mengantisipasi ganjalan atau konflik tersebut agar tidak terjadi,” ujarnya.

Ia juga menilai pemanfaatan anggaran pada pemilu 2024 harus dioptimalkan untuk pembayaran royalti kepada staf KPPS.

Sebelumnya, KPU mengusulkan perpanjangan masa kampanye pemilihan umum 2024 menjadi 7 bulan. Ketua KPU Ilham Saputra menilai masa kampanye harus diperpanjang agar sesuai dengan waktu persiapan pendistribusian logistik melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Artikel sebelumyaDukung Transformasi Peruri, Menkominfo: Manfaatkan Teknologi Digital
Artikel berikutnyaTeras: Dasar perubahan UUD 1945 harus kepentingan rakyat dan kebangsaan.