Beranda Warganet Jabar alokasikan Rp50 miliar untuk membantu warga terdampak kenaikan harga BBM

Jabar alokasikan Rp50 miliar untuk membantu warga terdampak kenaikan harga BBM

Bandung (ANTARA) –

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jawa Barat) dan pemerintah provinsi Jawa Barat telah sepakat untuk mengalokasikan Rp50 miliar dalam APBD Perubahan 2022 sebagai bantalan sosial untuk membantu warga yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
“Saat ini, APBD bersih telah dianggarkan sebesar Rp 57,2 miliar. Alhamdulillah dalam revisi APBD yang semula kami siapkan sebesar Rp 27 miliar, kami sepakati untuk menambah anggaran dalam APBD revisi sekitar Rp 50 miliar terkait offset BBM,” kata Ineu Purwadevi Sundari, Wakil Ketua Provinsi Jawa Barat. DPRP di Bandung, Kamis.

Ineu mengatakan anggaran itu akan diteruskan ke Jawa Barat yang terkena dampak kebijakan penyesuaian harga BBM, termasuk petani, nelayan, masyarakat miskin, dan usaha mikro dan kecil.
“Semoga ini dapat membantu masyarakat yang berhak, seperti usaha mikro dan kecil, masyarakat miskin, petani dan nelayan. Tidak sedikit orang Jawa Barat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan,” ujarnya.
Ineu juga memberikan sejumlah catatan terkait Nota Kesepahaman Revisi Common Regional Budget Policy (CBP) dan Nota Kesepahaman Penjadwalan Ulang Prioritas Pagu Anggaran Sementara (TBC) TA 2022. yang disepakati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Rabu (14 September).

“Ada beberapa pengamatan yang perlu diperhatikan oleh Pemprov Jabar, antara lain masih perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan wajib Pemprov Jabar, seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan penyakit menular. Pandemi COVID-19, dan setelah – pandemi kebangkitan ekonomi,” katanya.

Pihaknya mengapresiasi Pemprov Jabar yang menyiapkan atau mengalokasikan anggaran untuk mendukung inflasi daerah.

Poin lainnya, lanjut Ineu, terkait depresiasi sosial akibat kebijakan penyesuaian harga BBM.

“Sejauh ini, anggaran bersih telah dianggarkan sebesar Rp 57,2 miliar. Kemudian dalam APBD revisi sekitar Rp 50 miliar terkait dengan fuel offset.

Artikel sebelumyaRuang pameran fosil purbakala di Museum Patiyam Kudus telah diperluas.
Artikel berikutnyaKetua DPRD didampingi Wakil Gubernur Lampung menemui pengunjuk rasa