Beranda News ISRC: Intrik Politik Institusi TNI dalam Pemilihan Panglima

ISRC: Intrik Politik Institusi TNI dalam Pemilihan Panglima

Posisi Panglima TNI jelas menarik karena bisa menjadi pintu gerbang kekuasaan.

Jakarta (ANTARA). Arif Nurul Imam, Direktur Riset dan Konsultasi Indo Strategies, mengatakan TNI memiliki intrik politik dalam pemilihan panglima.

“Posisi Panglima TNI memang tidak terlepas dari variabel politik. Padahal kita tahu TNI adalah lembaga yang dilarang melakukan politik praktis,” kata Arif dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Arif menyatakan yang berhak mengangkat Panglima TNI adalah pejabat yang lahir dari proses politik, yakni presiden. Dengan demikian, pemilihan Panglima TNI ternyata mendukung, termasuk dari DPR.

Namun, Arif menilai proses tersebut masih terkendali.

Menurutnya, perang narasi yang sangat brutal dan vulgar saat ini sedang berlangsung. Situasi TNI jelas tidak menguntungkan. Di sisi lain, hal ini tidak hanya dapat mengancam kekuatan internal, tetapi juga memicu disintegrasi negara.

“Yang perlu dipertahankan adalah kekuatan internal TNI. Setelah terpilih, TNI harus satu tim, siapapun Panglima TNInya,” kata Arif.

Menurut dia, pekerjaan rumah Panglima TNI yang baru adalah membuktikan rekam jejak dan karakter kepemimpinan masa lalu.

Dikatakannya, situasi dengan pemilihan Panglima TNI kali ini juga menimbulkan konflik internal dalam dimensi, ada dukungan dan dukungan yang tidak sehat. Hal itu sebagai bentuk politisasi posisi Panglima TNI yang dijadikan batu loncatan untuk Pilpres 2024.

“Memang posisi Panglima TNI strategis, karena setelah pensiun rata-rata memiliki kekuatan politik dalam negosiasi, sehingga kekuatan sosial dan politik dalam pengawasan ketat,” kata Arif.

Ditegaskan pula bahwa dukungan tersebut tidak boleh melemahkan kekuatan TNI. Ini harus didorong untuk lebih profesional.

Ia menegaskan, posisi Panglima TNI merupakan tempat penting dalam politik Indonesia. Kursi bisa membuka karir seseorang di dunia politik nasional.

“Posisi Panglima TNI jelas menarik karena bisa menjadi pintu gerbang kekuasaan,” katanya.

Jabatan Panglima TNI merupakan jabatan tertinggi di TNI. Posisinya akan menjadi pusat perhatian publik dan akan memasuki lingkaran elite kekuasaan. Hal itu, menurut Arif, dibuktikan sejumlah mantan Panglima TNI yang pernah berkuasa, misalnya dari Viranto hingga Moeldoco.

Arif juga mengakui bahwa para mantan panglima itu berpeluang menduduki jabatan tinggi pemerintahan bahkan menjadi calon presiden/wakil presiden guna membangun “kru” sendiri, mendirikan partai politik.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tiajanto diketahui akan pensiun pada November 2021. Dua nama yang banyak dipertukarkan adalah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.

Artikel sebelumyaPemerintah selidiki 3 jenis obat baru untuk COVID-19
Artikel berikutnyaPakar Medis UI: "COVID-19 panjang" harus memperhatikan