Beranda Hukum Instruksi ke Kabakharkam untuk personel tentang pengawasan jam buka tempat komersial

Instruksi ke Kabakharkam untuk personel tentang pengawasan jam buka tempat komersial

jadi benar-benar terpantau dari segi jam kerja dan kepatuhan protokol kesehatan

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Keamanan Polri (Kabaharkam) Comien Paul Arif Sulistyanto menginstruksikan Polri untuk memantau jam buka tempat usaha dan pasar tradisional sesuai dengan Peraturan Pembatasan Masyarakat (PMPC) Level 4, yaitu diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 tahun ini.

“Koordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Pasar. Kurangi jumlah pedagang di pasar, lalu buat atau usulkan lokasi untuk perluasan di luar pasar untuk parkir,” kata Arif dalam video conference (vicon) yang didedikasikan untuk memerangi pandemi COVID-19 di semua tingkatan di Mapolres Rupatama. Gedung, Jakarta, Senin.

Dalam sambutannya, Arif yang juga Kepala Operasi (Kaops) Advanced Safe Nusa II menyoroti beberapa arahan Presiden Joko Widodo selama pelaksanaan PPKM Level 4 dengan beberapa modifikasi.

“Memperkuat hasil Operasi Aman Nusa II, melaksanakannya secara konsisten, proaktif dan terkoordinasi,” kata Arif.

Dia menjelaskan, arahan Presiden Joko Widodo yang harus benar-benar diterjemahkan oleh aparat kepolisian setempat, antara lain langkah operasional pasar tradisional, pedagang kaki lima, dan warung makan.

“Untuk itu, kita harus benar-benar memantau jam buka dan menegakkan protokol kesehatan,” kata Arif.

Kemudian, lanjut Arif, selama pelaksanaan PPKM Level 4, polisi berperan mengurangi beban masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako yang perlu dikawal agar tetap tepat sasaran. …

Presiden Djokovi, kata Arif, menekankan polisi harus memetakan daerah dengan angka kematian tinggi, mengawasi peningkatan kapasitas rumah sakit, isolasi terpusat, dan meningkatkan ketersediaan oksigen.

Untuk memastikan itu semua, Arif meminta jajarannya berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkompimda) tentang pelaksanaan Operasi Aman Lanjut Nusa II.

“Polri harus dinamis mengintegrasikan semua komponen. Dan kesehatan dan keselamatan personel tidak kalah penting,” kata Arif.

Dalam arahan selanjutnya, Arif menyoroti aspek penting dalam menekan angka positif COVID-19, yaitu kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Aparat kepolisian diminta memperkuat kohesi sosial dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan massal, baik langsung dari mobil patroli maupun melalui media sosial.

“Ini dilakukan di lapisan masyarakat paling bawah, penegakan hukum dilakukan secara manusiawi, menghindari cara-cara yang arogan,” kata Arif.

Arahan penting lainnya, menurut Arif, terkait pelaksanaan “tracking”, “testing” dan “treatment” atau 3T, jajaran Polri harus memperkuat koordinasi di tingkat PPKM Mikro dengan empat pilar (babinsa, bhabinkamtibmas, aparat pemerintah daerah). dan tenaga medis). Kemudian, membantu staf pelacakan dengan pelacakan dan sosialisasi atau pelatihan tentang proses dan memastikan ketersediaan peralatan pengujian (antigen / PCR).

Polri, kata Arif, menerjunkan pelacak di 34 Polda, sehingga total pelacak sebanyak 61.217 pelacak, yang terbagi atas pelacak lapangan 58.929 dan pelacak digital 2.288.

Di akhir arahannya, Arif menekankan perlunya pengembangan percepatan vaksinasi agar tepat sasaran “kekebalan kelompok” atau kekebalan masyarakat akan segera tercapai.

“Pelaksanaan vaksinasi juga menjadi perhatian karena petugas memperhatikan dan memastikan jumlah warga yang divaksinasi,” kata Arif.

Artikel sebelumyaKapolres Merangina Motivasi Putra SAD Lulus Bintara
Artikel berikutnyaMoeldoco mengingatkan pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan pandemi