Beranda Nusantara Indonesia menargetkan emisi puncak pada 2030 menurut LTS-LCCR 2050.

Indonesia menargetkan emisi puncak pada 2030 menurut LTS-LCCR 2050.

LTS-LCCR 2050 menetapkan tujuan Indonesia untuk mencapai puncak emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dengan pengurangan bersih dalam kehutanan dan penggunaan lahan dan menuju “emisi nol bersih”.

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Kantor Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK) Lakshmi Dwanti mengatakan Republik Indonesia (RI) menargetkan puncak emisi gas rumah kaca pada 2030 sejalan dengan Rencana Jangka Panjang. Strategi mendesak untuk Pengurangan Karbon dan Ketahanan Iklim pada tahun 2050 (LTS-LCCR 2050).

“LTS-LCCR 2050 menetapkan tujuan Indonesia untuk mencapai puncak emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dengan pengurangan bersih dalam kehutanan dan penggunaan lahan dan menuju“emisi nol bersih’ Tahun 2060 atau lebih cepat,” katanya saat update sosialisasi nasional Kontribusi Penetapan Nasional (NDC) dan LTS-LCCR 2050, yang praktis diikuti di Jakarta, Kamis.

Lakshmi menjelaskan bahwa dokumen LTS-LCCR 2050 memiliki simulasi dan skenario seperti apa keadaan Indonesia pada tahun 2050, dan jika semua upaya dilakukan sesuai rencana, pada tahun 2060 atau kurang, “net zero emission” atau kadar karbon nol dapat tercapai. .

LTS-LCCR 2050 sendiri merupakan dokumen yang direkomendasikan bagi negara-negara yang telah meratifikasi Paris Agreement sebagai visi komunikasi upaya dan aksi perubahan iklim hingga tahun 2050, meskipun tidak perlu dikomunikasikan.

Namun, katanya, Indonesia menciptakan NDC dan LTS-LCCR 2050 sebagai paket yang menghidupkan konsep LTS-LCCR 2050, yang dirancang untuk melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan NDC 2030 yaitu pengurangan emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan.

Dua makalah dipresentasikan menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26, atau COP26, yang akan diadakan di Glasgow, Inggris pada November 2021.

Jalur mitigasi di bawah skenario rendah karbon yang sesuai dengan Perjanjian Paris (LCCP) mengasumsikan bahwa Indonesia akan mencapai puncak emisi dan penyerapan bersih atau wastafel bersih karbon pada tahun 2030 untuk kehutanan dan penggunaan lahan (kehutanan dan penggunaan lahan/ FOLU).

“Kami memilih skenario yang paling ambisius, yaitu LCCP,” kata Lakshmi Dwanti.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Nurbaya juga menyampaikan bahwa dukungan dari LTS-LCCR 2050 akan memberikan visi berkelanjutan Indonesia untuk jangka panjang. Visi ini juga akan diwujudkan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara pengurangan emisi dan pembangunan ekonomi.

Dari sudut pandang ekonomi, strategi tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian produk domestik bruto (PDB) negara sekitar 3,45 persen akibat perubahan iklim pada 2050, katanya.

“Strategi jangka panjang ini juga mencakup skenario Indonesia yang paling ambisius, Perjanjian Teknologi Rendah Karbon yang kompatibel dengan Perjanjian Paris, yang bertujuan untuk mencapai puncak emisi gas rumah kaca nasional pada tahun 2030 pada tahun 2030. wastafel bersih sektor kehutanan dan tata guna lahan pada 2030 dan mencapai netralitas karbon pada 2060 atau lebih awal, katakanlah 2054 hingga 2056,” kata Siti Nurbaya.

Artikel sebelumyaMemantau dinamika atmosfer berkontribusi untuk mengurangi konsekuensi bencana hidrometeorologis
Artikel berikutnyaPresiden telah menetapkan target untuk merehabilitasi 34 ribu hektar lahan mangrove