Beranda Warganet IBI, Gubernur: Perluas Layanan Pengiriman di Kalbar

IBI, Gubernur: Perluas Layanan Pengiriman di Kalbar

Saya berharap IBI siap berperan karena setahu saya, sebagian besar kehamilan dan persalinan berada di bawah kendali dokter kandungan. Nah, bidan harus bisa mengambil peran ini saat bidan tidak ada.

Pontianak (ANTARA) – Gubernur Kalbar Sutarmiji berharap Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dapat memperluas jangkauan pelayanannya dengan mengambil peran ini semaksimal mungkin dan mengeluarkan pedoman untuk memperluas cakupan bidan.

“Saya berharap IBI harus siap berperan karena setahu saya, sebagian besar kehamilan dan persalinan ditolong oleh dokter kandungan. Bidan sekarang harus dapat mengambil peran ini ketika bidan tidak ada.” ujarnya dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) VII dan Dies Natalis ke-71 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Sungai Raya, Sabtu.

Terkait hal itu, kata dia, Pemprov Kalbar menuntut IBI berperan penting dalam meningkatkan potensi ibu hamil yang baik.

“Bidan perlu mengembangkan kapasitasnya agar dapat membantu mendukung proses kehamilan dan persalinan yang baik. Dan untuk mencegah kelahiran anak-anak yang akan membebani keluarganya di kemudian hari karena cacat. Jadi bidan bisa mengambil peran ini,” ujarnya.

Menurut gubernur, deteksi bagi ibu hamil sangat penting, misalnya terkait kesehatan reproduksi, misalnya deteksi dini kanker payudara. Pemeriksaan ibu hamil harus didorong agar proses persalinan berjalan lebih baik.

“Deteksi dini itu penting. Penting untuk fokus pada kesehatan ibu hamil, karena jika kehamilannya sehat, maka kelahirannya akan baik dan mudah, ”katanya.

Selain itu, kata Sutarmijdi, dokter kandungan di daerah tertentu harus dibatasi. Oleh karena itu, bidan harus fokus mengambil peran ini, karena bidan tentu sudah memiliki pengetahuan ini.

Di tempat yang sama, Ketua Umum IBI Provinsi Kalbar Amy Nurjasmi menambahkan, pihaknya telah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kapasitas bidan untuk kesehatan ibu hamil.

“Berbagai upaya telah kami lakukan di seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten kota, untuk mempermudah kerja bidan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan memiliki potensi kesehatan ibu hamil, serta terus mendukung dan melaksanakan protokol kesehatan. ,” dia berkata.

Ia juga mengatakan dalam raker ini, pimpinan pusat dan seluruh pimpinan IBI akan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi terkait politisi.

“Kami akan membahas beberapa kebijakan, antara lain kebijakan protokol kesehatan dan perubahan kebijakan, karena ada kebijakan khusus untuk menghadapi pandemi COVID-19,” ujarnya.

Artikel sebelumyaKapal internasional diminta ikut mencari enam nelayan NTT yang hilang.
Artikel berikutnyaAngkatan Laut Indonesia dan Vietnam menutup Code Latma 22B1 di Batam