Beranda Hukum Hari Kemerdekaan adalah dorongan untuk kemerdekaan Indonesia dari COVID-19

Hari Kemerdekaan adalah dorongan untuk kemerdekaan Indonesia dari COVID-19

Jakarta (ANTARA). Sudah sekitar 1,5 tahun Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Tampaknya belum ada tanda-tanda bahwa virus yang menginfeksi saluran pernapasan itu akan benar-benar hilang.

Padahal, wacana koeksistensi COVID-19 sudah diprediksi oleh Presiden Jokowi sebelum ditemukannya vaksin yang diyakini ampuh melawan virus yang diketahui pertama kali muncul di pasar tradisional di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. …

Dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya dan langkah nyata untuk memerangi COVID-19.

Mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro (PPKM), PPKM darurat hingga tingkat PPKM.

Kebijakan yang diterapkan juga disertai dengan berbagai langkah perlindungan sosial yang memberikan insentif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk menanggulangi pandemi COVID-19.

Bertepatan dengan hari jadi Republik Indonesia yang ke-76, Ibu Pertiwi masih diselimuti kekhawatiran akan infeksi COVID-19.

Hingga Selasa (17/8), terdapat 358.357 kasus aktif, 3.892.479 kasus terkonfirmasi, 3.414.109 pasien sembuh atau meninggal, dan 120.013 meninggal, menurut Gugus Tugas COVID-19.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membantu dan mengawasi pemerintah (eksekutif) dalam melaksanakan berbagai kebijakan COVID-19. Sebagai lembaga legislatif, wakil rakyat mempunyai fungsi mengawasi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menentukan apakah program-program tersebut benar-benar efektif dan telah mencapai tujuannya.

Misalnya, memantau percepatan vaksinasi di daerah. Salah satu bentuk surveilans yang dilakukan adalah turun langsung ke masyarakat dan mengecek apakah vaksinasi yang diberikan atau tidak, merata atau tidak, dan sebagainya.

Komisioner IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla berharap program vaksinasi ini dapat merata dan percepatan vaksinasi. Keyakinan dalam mempercepat pelaksanaan program vaksinasi di daerah terpencil dan terpencil merupakan upaya untuk mencapai kekebalan kawanan, atau disebut juga kekebalan kolektif

Apalagi saat ini tingkat vaksinasi di Indonesia untuk mencapai kekebalan masyarakat masih relatif jauh. Hingga Selasa (17 Agustus), baru 29.159.049 orang yang menerima dosis penuh.

Jumlah orang yang baru menerima dosis pertama adalah 54.982.550. Sedangkan target vaksinasi nasional adalah 208.265.720. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus berjuang sangat keras agar tujuan vaksinasi nasional dapat tercapai.

Perwakilan Rakyat Fraksi NasDem mengakui masih belum merata dan belum maksimalnya vaksinasi di lapangan. Hal itu ia temukan melalui serangkaian kunjungan kerja atau aspirasi masyarakat.

Di sela-sela rehat, Ratu mengaku selalu mengingatkan masyarakat tentang vaksinasi, karena salah satu kendala percepatan vaksinasi adalah penolakan masyarakat.

Hal ini diperparah dengan banyaknya hoax atau informasi menyesatkan tentang vaksin. Jika masyarakat disadarkan akan pentingnya vaksinasi, maka tanggung jawab atau tugas utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah, khususnya bidang kesehatan, adalah pelatihan sumber daya manusia dan dosis vaksin.

Ia mengatakan, berbagai temuan dan kekurangan dalam perang melawan COVID-19 harus benar-benar dikritisi. Namun, untuk membangun Indonesia, kritik saja tidak cukup untuk menuntut solusi dan dukungan dari semua pihak agar pandemi segera berakhir.

Selain ketersediaan vaksin yang terbatas, Ratu juga mencatat tingginya angka apusan yang mencapai Rp 900.000. Padahal, salah satu upaya nyata untuk memutus mata rantai penularan virus tersebut adalah dengan memperkuat “testing” atau close contact tracing, dilanjutkan dengan “tracing” berupa pengobatan terhadap pasien COVID-19 dan “treatment”, yaitu upaya utama untuk menghilangkan COVID-19.

Harga apusan yang masih relatif tinggi dapat mempengaruhi tracking limit kasus COVID-19. Karena bagaimanapun, orang akan berpikir dua kali sebelum mendapatkan apusan, karena biayanya sangat tinggi.

Harga apusan yang relatif mahal belakangan ini menarik perhatian publik, termasuk Presiden Djokovi. Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sudah menghubungi Menkes dan meminta biaya tes smear berkisar Rp 450.000 hingga Rp 550.000.

Persentase hasil smear yang tinggi sungguh ironis. Di satu sisi, Indonesia sedang berjuang mengatasi COVID-19, namun di sisi lain harga apusan dinilai sangat tidak terjangkau.

Jika Anda membandingkan biaya apusan di Indonesia dengan negara lain seperti India, Anda akan menemukan perbandingan harga yang mencengangkan. Di negara yang disebut Anak Benua, biaya mengoles hanya sekitar 100 ribu rupee.

Oleh karena itu, jika pemerintah serius dan berkomitmen untuk memerangi COVID-19, jumlah tes BTA harus dikurangi agar tersedia untuk umum.

Dengan demikian, secara mandiri diyakini masyarakat akan berkumpul untuk menguji diri, dan mata rantai penularan virus dapat segera diputuskan.

Mahalnya biaya PCR mempengaruhi semua bidang kehidupan, kata politisi NasDem itu.

Meski Presiden memerintahkan penurunan harga apusan dari Rp 900 ribu menjadi Rp 450 ribu menjadi Rp 550 ribu, Komisi IX DPR akan kembali berupaya menurunkan harga.

Komitmen pemimpin

Menurut studi epidemiologi dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Defriman Jafri, Ph.D. Salah satu kelemahan dalam perang melawan COVID-19 adalah kurangnya komitmen yang kuat dan jelas dari pimpinan.

Jika seorang pemimpin daerah tegas dan berkomitmen untuk menerapkan langkah atau kebijakan untuk memerangi COVID-19, penyebaran virus dianggap tidak terlalu parah.

Defriman percaya bahwa kepala daerah paling tahu tentang keadaan daerah tertentu. Namun, pada kenyataannya, para pemimpin daerah sering mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti arahan dari provinsi atau pusat.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand ini juga mengingatkan agar penanganan Covid-19 tidak hanya fokus pada bottom-up, tetapi juga pada tahapan-tahapan selanjutnya. Akibatnya, profesional kesehatan dapat kewalahan dengan perawatan pasien, tempat tidur terbatas, kekurangan tabung oksigen, dll.

Selain itu, sering muncul inkonsistensi saat menangani COVID-19. Misalnya, ketika pemerintah pusat memperketat aturan, provinsi, kabupaten, atau kota melonggarkan kebijakan, dan sebaliknya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh setiap pemimpin daerah adalah dengan memberdayakan modal sosial dengan masyarakatnya. Memberdayakan tokoh adat, tokoh agama dan pemangku kepentingan lainnya. Jika hal ini dilakukan secara optimal, penanganan COVID-19 akan lebih mudah dilakukan.

Terkait kebijakan PPKM saat ini, peneliti dari Dinas Kesehatan Unand mengkritik langkah pemerintah mempublikasikan angka kematian dari PPKM tersebut.

Angka atau jumlah kematian akibat COVID-19 harus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan PPKM. Dalam konteks bencana alam, angka kesakitan dan kematian atau mortalitas juga merupakan indikator penting.

Jika keakuratan data menjadi alasan dikeluarkannya indikator kematian dari PPKM Level 4, maka data tersebut harus dikoreksi daripada dikeluarkan dari salah satu indikator.

Dia mengingatkan, data yang dilaporkan pemerintah daerah ke pusat setiap hari harus dinilai berapa lama jeda waktu seseorang terinfeksi, menurut satuan tugas daerah melawan COVID-19.

Misalnya, menurut penelitian yang dia lakukan di Sumbar, rata-rata orang yang terinfeksi COVID-19 yang akan dilaporkan ke kelompok sasaran daerah adalah delapan hingga 12 hari. Artinya, data yang ditampilkan hari ini merupakan gambaran umum dari data delapan hingga dua belas hari yang lalu.

Namun pertanyaannya, apakah seluruh pemerintah daerah dan kota di Indonesia mengetahui adanya jeda waktu dari orang yang terinfeksi COVID-19 hingga dilaporkan ke satuan tugas setempat.

Dengan analisis dan penilaian ini, pemerintah akan tahu kapan jumlah orang yang terinfeksi akan menjadi yang terbesar, dan juga dapat menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan infeksi pada manusia dalam jangka waktu delapan hingga 12 hari.

Dalam hal vaksinasi, dia mengapresiasi animo masyarakat. Peningkatan ini juga memerlukan analisis mendalam apakah ada hubungan antara kebijakan tentang persyaratan manajemen dan vaksinasi.

Kesadaran masyarakat akan vaksinasi perlu dipastikan. Selain kemungkinan dikondisikan oleh unsur “pemaksaan” sebagai persyaratan administrasi, seperti mengharuskan masuk ke tempat-tempat tertentu, bisa juga karena masyarakat menjadi khawatir akan kemungkinan tertular varian Delta, sehingga mereka ingin divaksinasi.

Dengan serangkaian upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di tanah air, diharapkan Hari Kemerdekaan akan membawa Indonesia “kemerdekaan” dari virus yang telah mengubah wajah Ibu Pertiwi ini. dalam 1,5 tahun terakhir.

Artikel sebelumyaNarapidana pengguna narkoba mendominasi penerima remisi di Lapas Talu Pasaman Barat
Artikel berikutnyaBMKG mengingatkan, dalam 3 hari ke depan di Aceh kemungkinan terjadi gelombang hingga 4 meter.