Beranda Hukum Hakim Umumkan Investigasi Kasus Perdagangan Kayu DLHK NTB

Hakim Umumkan Investigasi Kasus Perdagangan Kayu DLHK NTB

Penetapan pemohon sebagai tersangka masih prematur.

Mataram (ANTARA) – Hakim praperadilan tunggal PN Mataram dalam putusannya menyatakan pemeriksaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat (DLHK) terkait kasus pengangkutan kayu sonokeling dari Sumbawa dengan tersangka Ahmad. Fawzi, alias Ivan, tidak valid.

“Pengakuan sprindik tanggal 4 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh terdakwa (DLHK NTB), tidak sah dan tidak berdasarkan undang-undang,” kata hakim tunggal Mahyudin Igo dalam putusan praperadilan atas keterangan tersangka Ivan di Mataram. Pengadilan Negeri, Rabu.

Dalam putusannya, hakim tunggal juga menyatakan bahwa hal itu melanggar hukum dan tidak berdasarkan undang-undang mengenai surat perintah penangkapan dan penahanan pemohon oleh penyidik ​​pegawai negeri sipil DLHK NTB.

Dengan putusan tersebut, hakim satu-satunya yang mengabulkan semua permintaan tersangka Ivan memerintahkan terdakwa mengembalikan barang bukti yang disita berupa surat perjalanan, 693 balok kayu berbagai ukuran, truk bernomor polisi P 8093 UR dan barang-barang pribadi pemohon. hal-hal.

Akhirnya, hakim tunggal memerintahkan terdakwa untuk segera membebaskan pemohon dari tahanan dan mengembalikan semua martabat, status dan statusnya sebagai warga negara.

Hakim Tunggal membuat keputusan ini dengan mempertimbangkan berbagai keadaan yang terungkap selama sidang praperadilannya.

Salah satunya menyangkut penetapan pemohon sebagai tersangka. Satu-satunya hakim yang memutuskan PPNS DLHK NTB buru-buru menetapkan Ivan sebagai tersangka.

Hal ini terlihat dari tidak ada pemeriksaan terhadap Hamzah, pemilik UD Raih Putra, seorang pengumpul kayu yang terlibat dalam penjualan kayu kepada Ivan. Hakim tunggal menilai pernyataan Hamzah sebagai bukti kuat dalam menetapkan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.

Namun, ada pihak lain yang diperiksa, seperti Bambang selaku pemilik lahan milik pribadi tempat penebangan kayu rosewood, dan Ryan Dickey selaku sopir truk. Namun, hal ini tidak dianggap sebagai bagian dari kekuatan alat bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka.

“Jadi, penetapan pemohon sebagai tersangka masih prematur. Terdakwa harus bisa memastikan kembali asal kayu tersebut, apakah kayu itu berasal dari hutan atau kayu legal dari tanah milik pribadi,” ujarnya.

Hakim juga memeriksa sejumlah tindakan pemohon, mulai dari penebangan dan pengangkutan hingga pengamanan akhir di kawasan Lombok Timur. Semuanya dinilai oleh hakim sebagai tidak lengkap dan jelas.

“Penyidik ​​tidak pernah menyebut Bambang dan Hamzah sebagai tersangka menjual kayu kepada pemohon,” katanya.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa AKBP Ridwan yang merupakan Korwas Ditreskrimsus Polda NTB menyatakan masih akan membicarakan hal ini dengan tim dan manajemen.

“Intinya kami akan mematuhi putusan hakim sesuai dengan putusan,” kata Ridwan usai sidang didampingi Ketua DLHK NTB Gakkum Astana Virya.

Sementara itu, kuasa hukum Pemohon Suhartono seusai sidang menyatakan sangat menghormati putusan hakim tunggal tersebut.

Menurutnya, putusan tersebut sudah adil sesuai dengan keterangan praperadilan yang diajukan kliennya Ivan.

“Jadi kami mengklaim bahwa semua permintaan ini memiliki alasan. Kami meyakinkan hakim atas dasar saksi dan alat bukti,” kata Hartono.

Ivan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam pengangkutan 693 batang kayu rosewood dengan volume 18 meter kubik. Truk kayu itu dihentikan dalam perjalanan menuju Pasuruan, Jawa Timur, di kawasan Pringgabay, Kabupaten Lombok Timur, pada Jumat (17 September).

Penyidik ​​kemudian menyatakan bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab Ivan melanggar Perintah Gubernur NTB Nomor 188.4.5-75/kum 2020.

Kemudian, Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Deforestasi dan/atau Undang-Undang Republik Ingushetia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.

Artikel sebelumyaKejaksaan NTB Interogasi Dua Tersangka Korupsi Proyek RSUD Lombok Utara
Artikel berikutnyaPemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana menyediakan listrik untuk 9.037 rumah tangga.