Beranda News Gubernur Jawa Timur Tunjuk Wakil Bupati Pj Bupati Probolinggo

Gubernur Jawa Timur Tunjuk Wakil Bupati Pj Bupati Probolinggo

Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Paravansa melantik Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko sebagai Bupati Probolinggo menggantikan Puput Tantrian Sari yang terjerat kasus korupsi.

Pengangkatan tersebut dilakukan melalui pengajuan surat perintah pengangkatan yang diberikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Selasa sore.

Sebelumnya, ibunda Gubernur berpesan agar pemerintah tetap berjalan dan berlari cepat karena ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, kata Pj Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari usai menerima SPT.

Ia berharap dapat menjalankan tugasnya sesuai prosedur untuk sisa periode yang berakhir pada 2023.

“Kami akan selalu bekerja sama dengan eksekutif Forkopimda. Kami juga koordinasikan masalah teknis di pemerintahan dengan Sekda,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Arch Arip Budi Kahiono, Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsia Gaddafi dan Kepala Staf Kabupaten Probolinggo David Palapa Duarza turut hadir dalam kesempatan tersebut.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 orang, termasuk Bupati Probolinggo Puput Tantrianu Sari, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa menerima sesuatu dari pejabat pemerintah atau wakilnya terkait pemilihan jabatan di Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Jawa Timur pada tahun 2021.

Dari 22 anggota tersebut, Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2018-2023, Puput Tantriana Sari dan suaminya, yang menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 dan menjabat sebagai Bupati Probolinggo untuk 2003-2008 dan 2008-2013 Hasan Aminuddin juga ditetapkan sebagai tersangka.

“PKC telah menetapkan 22 tersangka,” kata Wakil Ketua PKC Aleksandr Marwata saat konferensi pers di gedung PKC di Jakarta pada Selasa pagi.

Sebagai penerima, Puput Tantriana Sari diduga melanggar pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, digabungkan dengan ayat Pasal 55.1 sd 1 KUHP.

Artikel sebelumyaKementerian Komunikasi dan Informatika mengingatkan kembali aturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di jejaring sosial
Artikel berikutnyaMuzani: Pertahankan Bakat untuk Menangkan Prabowo sebagai Capres 2024