Beranda News Gubernur Jawa Timur Minta Maaf atas Penanganan COVID-19 yang Buruk

Gubernur Jawa Timur Minta Maaf atas Penanganan COVID-19 yang Buruk

Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Paravansa meminta maaf jika penanganan COVID-19 di daerah tersebut tidak memuaskan seluruh masyarakat.

“Atas nama Pemprov Jatim, saya mohon maaf jika penanganan Covid-19 di Jatim belum memuaskan seluruh masyarakat,” kata Hofifa dalam postingan yang diunggah ke akun Instagram pribadinya @khofifah.ip, Selasa malam.

Pemprov Jatim memang memahami dampak pemekaran Pembatasan Penanggulangan Bencana Masyarakat (PPKM) tidak mudah bagi masyarakat, ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan perpanjangan mendesak MPCM hingga 25 Juli 2021 dan akan dibuka secara bertahap mulai 26 Juli 2021.

“Insya Allah jika jumlah kasus baru COVID-19 terus menurun, maka pada 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan kembali secara bertahap,” kata gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lanjutnya, bersama Vorkopimda dan kabupaten/kota se-Jawa Timur terus melakukan upaya apa pun untuk menghentikan penyebaran COVID-19, sekaligus mempercepat vaksinasi di daerah-daerah terpencil agar pandemi ini segera berakhir.

Gubernur Hofifach meminta seluruh masyarakat untuk bersinergi untuk tetap mematuhi semua ketentuan regulasi selama program darurat PPKM, menjaga disiplin dalam protokol kesehatan, dan segera melakukan vaksinasi.

“Kepada seluruh warga Jawa Timur, tetap semangat. RT, RW, Kamituwo tetap berada di garda terdepan melayani warga, terutama yang terisolir,” ujarnya.

“Semoga Allah SWT meringankan beban kita, membuka pintu untuk mengatasi masalah ini dan melindungi kita semua dan bangsa ini,” tambah Hofifah dalam postingan yang diunggah setelah Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM darurat.

Sementara itu, Selasa (20/7) malam, atau saat Presiden Djokovi mengumumkan perpanjangan status darurat PPKM, dia mengatakan jika tren penurunan kasus terus menurun, pemerintah akan membuka kembali pada 26 Juli 2021 secara bertahap.

Pemerintah menerapkan PPKM darurat di Provinsi Jawa Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Artikel sebelumyaPersekutuan Gereja Indonesia Dukung Penyuluhan PPKM
Artikel berikutnyaLegislator: Bandara Kertayati Bisa Jadi Rumah Sakit untuk Penanganan COVID-19