Beranda Hukum Giuliari Batubara divonis 12 tahun penjara

Giuliari Batubara divonis 12 tahun penjara

Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara plus denda Rp 500 juta, tambahan 6 bulan penjara karena terbukti menerima suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan jasa bansos. untuk memenuhi kebutuhan dasar COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

“Pernyataan bahwa terdakwa Juliari Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan terus menerus sebagai dakwaan alternatif pertama. Hukuman terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta. juta. Dengan ketentuan jika tidak membayar denda, akan dipidana 6 bulan penjara,” kata Hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Juliari Batubar divonis 11 tahun penjara, ditambah denda Rp 500 juta, ditambah 6 bulan penjara.

Giuliari juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rs 14.597.450.000.

Hukuman kepada terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar Rs 14.597.450.000. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh penuntut umum dan dijual secara lelang untuk menutupi penggantian tersebut. uang penggantinya, dia divonis 2 tahun penjara,” tambah hakim.

Majelis hakim juga memutuskan untuk mencabut hak politik Juliari untuk jangka waktu tertentu.

“Memberikan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dalam waktu 4 tahun setelah terdakwa menjalani pidana pokoknya,” kata Hakim Damis.

Dalam hal ini, terbukti Juliari P. Batubara selaku Menteri Sosial RI periode 2019-2024 menerima Rp 1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, Rp 1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatiya dan beberapa lainnya Rp 29,252 miliar. .pemasok barang.

Tujuan suap itu agar Juliari menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude yang diwakili Harry Van Sidabukke, PT Tigapilar Agro Utama diwakili Ardian Iskandar dan beberapa pemasok barang lainnya sebagai pemasok bantuan sembako.

Suap tersebut didapat dari Mateus Joko Santoso yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Sembako pada April hingga Oktober 2020, dan dari Adi Vahyono selaku Biro Umum Kementerian Sosial. sebagai PPK untuk pembelian bantuan sembako sehubungan dengan COVID-19 untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2020.

Hakim menilai terbukti Giuliari memerintahkan Mateus Joko dan Adi Vachiono untuk menuntut pembayaran wajib sebesar Rs 10.000 per paket dari pemasok makanan.

“Menanggapi saran dan arahan dari perusahaan pemberi bantuan sembako untuk COVID-19 merupakan bentuk intervensi di mana tim teknis tidak dapat berfungsi secara normal dan tidak membuat pilihan di awal proses, bahkan jika perusahaan tidak memenuhi syarat. sebagai pemasok.”- kata anggota rapat Joko Subagio.

Giuliari menerima fee sebesar Rs 14,7 miliar dari Mateus Joko dan Adi Vahyono melalui orang-orang dekat Giuliari, yakni tim teknis Menteri Sosial Kuku Ari Vibovo, asisten Giuliari Eko Budi Santoso dan sekretaris pribadi Giuliari Selvi Nurbaiti.

Mateus Joko dan Adi Vahiono kemudian juga menggunakan “royalti” untuk kegiatan operasional Giuliari sebagai Menteri Sosial dan kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial, seperti membeli ponsel, membayar sampel apus, membayar makanan dan minuman. , pembelian sepeda Brompton, pembayaran royalti kepada artis Cita Citata, pembayaran hewan kurban dengan sewa jet pribadi.

Artikel sebelumyaWapres Minta Kepala BKKBS Konfirmasi Pengurangan "keterbelakangan pertumbuhan" tercapai
Artikel berikutnyaKetua DPD Minta Pimpinan Daerah Jatim Optimalkan Isolasi Terpusat