Beranda Hukum Frans Ansanai berpendapat bahwa hukum adat tidak cocok untuk kasus Lucas Enembe

Frans Ansanai berpendapat bahwa hukum adat tidak cocok untuk kasus Lucas Enembe

Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Penasehat Pertanahan Papua Frans Ansanai mengatakan tidak tepat jika kasus dugaan korupsi APBD dan pembayaran imbalan 1 miliar rupiah yang melibatkan Gubernur Papua Lucas Enembe diselesaikan. menggunakan hukum adat.

“Saya tidak menggunakan hukum adat di Papua untuk merekomendasikan siapa pun untuk diadili dalam rangka tindak pidana korupsi,” kata Frans dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Moya Institute bertema “Lucas Enembe Drama: CCP Verified.” Saluran YouTube Moya Institute, Jakarta, Jumat.

Jika seseorang yang melakukan pelanggaran kemudian ditemukan dan diduga tidak mengakui perbuatannya dan menutup-nutupi, lanjut Frans, maka ada kutukan umum yang bisa menimpa orang yang membela diri untuk menutupi perbuatannya.

“Tidak benar jika diikutsertakan dalam proses hukum adat Papua,” kata Frans.

Frans meminta Lucas untuk menjalani semua langkah hukum dengan benar. Jika tidak, pemerintah dapat mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan sebagai gubernur.

Pada kesempatan yang sama, pengamat politik dan isu strategis Prof. Imron Kotan berpendapat bahwa pemerintah harus diakui bersungguh-sungguh dalam memajukan Tanah Papua. Hal ini ditegaskan antara lain dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Inpres) no. 08/2020, yang dirancang untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dengan melibatkan seluruh kementerian dan departemen terkait.

“Pelaksanaan itikad baik ini juga mencakup peningkatan jumlah Dana Otsus untuk Papua dari 2 persen dari Dana Distribusi Umum Nasional menjadi 2,25 persen. itu sesuai niat baik Pemerintah sama-sama berimbang dengan para pemangku kepentingan di Tanah Papua,” kata Imron.

Direktur Eksekutif Moya Institute, Heri Suchipto, mengatakan kebijakan pembangunan positif pemerintah di Papua telah dirusak oleh para pemimpin daerahnya. Oleh karena itu, menurut Heri, Lucas Enembe entah bagaimana harus memikul tanggung jawab hukum atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan olehnya.

Tercatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 5 September 2022 menetapkan Gubernur Papua, Lucas Enembe, sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepuasan dan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua tahun lalu. sebesar 1 miliar rupiah.

Artikel sebelumyaDitpolairud Polda Sumut Tangkap Perompak Menggunakan Senjata Api
Artikel berikutnyaPolres Bogor pantau apotek untuk cegah peredaran sirup