Beranda Hukum Firli Bauri mengingatkan, program APBD harus ditujukan untuk kepentingan rakyat

Firli Bauri mengingatkan, program APBD harus ditujukan untuk kepentingan rakyat

Surabaya (ANTARA) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (BPK) Firli Bahuri mengingatkan, setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ARBB) harus digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Saya berterima kasih kepada Gubernur Jawa Timur Hofife Indar Paravansa yang hari ini mempertemukan para kepala daerah dan pimpinan legislatif dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur,” katanya kepada wartawan usai kaukus di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.

Dalam pertemuan itu, Firli menegaskan, mulai dari tahap perencanaan, pengesahan, pelaksanaan hingga pemantauan, semua program yang tertuang dalam APBD harus berpusat pada rakyat, yang merupakan tujuan negara.

“Kami berharap Jatim dapat mewujudkan cita-cita negara dan mewujudkan kebangkitan Jatim, serta CETTAR yang cepat, efisien, efisien, transparan, akuntabel dan responsif, yang didukung oleh Gubernur Hofifa,” ujarnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, cita-cita negara bisa terwujud karena ada peran setiap anak bangsa, terutama yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif.

“Masalah korupsi harus diselesaikan dan dibebaskan oleh seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama dibuka pula Forum Perluasan Antikorupsi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan universitas, pegiat antikorupsi, hingga inspektur dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Selain itu, perwakilan Forum Diseminasi Pengetahuan Antikorupsi dikirim ke berbagai daerah untuk melakukan pelatihan sebagai upaya preventif atau pencegahan korupsi, khususnya untuk APBD di tingkat kabupaten, kota, dan daerah.

“Kalau ada penyuluh pertanian, agama, bahkan KB, sekarang ada penasehat antikorupsi. Ada sisi edukasi dan preventif. Saya kira instruktur antikorupsi ini akan lebih fokus pada pendidikan dan pencegahan,” kata Gubernur. Hofi Jawa Timur.

Acara ini juga dihadiri oleh Bupati/Walikota Jatim serta pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Jatim.

Artikel sebelumyaPengacara: Anda tidak perlu mengaktifkan PPHN
Artikel berikutnyaKetua PKC Ingatkan Program APBD Harus Fokus Kepentingan Rakyat