Beranda Warganet Fenomena tenaga kerja asing

Fenomena tenaga kerja asing

Imigrasi menonjol ketika publik mendengar kata “asing”

Jakarta (ANTARA) – Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi topik pembicaraan yang menarik di negara manapun di dunia dan tetap relevan setiap saat. Karena kehadiran tenaga kerja asing akan mempengaruhi penggunaan tenaga kerja lokal di dalam negeri.

Sama pentingnya, mendapatkan pekerjaan dan menjalani kehidupan yang bermartabat adalah hak, tanggung jawab, kebanggaan, dan impian setiap orang.

Kesempatan kerja yang ada dan kompetensi tenaga kerja yang tersedia merupakan dua hal yang dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi tenaga kerja.

Di satu sisi, beberapa sektor tenaga kerja Indonesia (TKI) belum memiliki kompetensi yang relevan, di sisi lain, tenaga kerja asing memiliki peluang untuk bekerja di Indonesia.

Sejumlah peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menyeimbangkan kontribusi TKA dan TKI terhadap pembangunan nasional.

Dengan demikian tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sangat dibutuhkan tenaga kerja asing, artinya kompetensi tenaga kerja asing belum/belum dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia.

Diharapkan terjadi transfer ilmu dan pengalaman dari TKA kepada TKI sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu tanah dan air digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Dari sisi tenaga kerja asing, ada beberapa pemangku kepentingan yang terlibat, antara lain Kementerian Sumber Daya Manusia (Kemenaker), Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Imigrasi/Ditgenim), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). , Satuan Tugas (Satgas). Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Menteri Keuangan.

Dalam pembahasan kali ini, ketentuan mengenai tenaga kerja asing dibatasi pada 4 pemangku kepentingan terkait, yakni Kementerian Sumber Daya Manusia, Satgas Covid-19 (dalam menghadapi pandemi Covid-19), BKPM, Ditjenim.

Penggunaan tenaga kerja asing

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, diterbitkan Peraturan Pemerintah (GD) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

PP ini diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan nasional melalui pemanfaatan tenaga kerja asing secara selektif, dengan persyaratan dan pembatasan tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan, dengan menetapkan posisi dan waktu tertentu tenaga kerja asing dapat dipekerjakan.

Pasal 1 TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud untuk bekerja di Indonesia.

Menurut pasal 4, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja bagi tenaga kerja asing hanya dalam rangka hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang dijabat.

Artinya tidak semua tenaga kerja asing dapat menduduki jabatan, salah satu jabatan yang tidak dapat ditempati oleh tenaga kerja asing adalah kepegawaian.

Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui posisi spesifik yang mungkin dijabat oleh pekerja asing karena masyarakat belum terbiasa. check and balances informasi dengan membaca sumber aslinya.

Keputusan Menteri Sumber Daya Manusia No. 228 Tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat dijabat oleh tenaga kerja asing, termasuk konstruksi, real estate, pendidikan, manufaktur, pengangkutan dan pergudangan; pertanian, kehutanan dan perikanan; informasi dan telekomunikasi, pertambangan dan penggalian.

Masyarakat belum memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang instansi yang menangani posisi tertentu yang dapat diisi oleh tenaga kerja asing.

Mengenai fungsi dan tanggung jawab utama Kementerian Sumber Daya Manusia, penanggung jawab penyebaran informasi berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi kepada publik.

Pasal 6 Setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

RPTKA sangat diperlukan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Kementerian Sumber Daya Manusia berwenang menerbitkan RPTKA.

Pemahaman ini kurang dan bahkan belum tersosialisasikan secara luas kepada masyarakat, mungkin karena sosialisasi yang dilakukan Kementerian Sumber Daya Manusia hanya sebatas perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 14 Ayat 6 Pengesahan RPTKA digunakan sebagai rekomendasi untuk memperoleh visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi tenaga kerja asing.

RPTKA diterbitkan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia, yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha untuk mengajukan visa dan izin tinggal di Kantor Imigrasi.

RPTKA ini merupakan salah satu pangkalan imigrasi yang memungkinkan orang asing pindah ke Indonesia.

Sejak April 2018, telah diterapkan konsep One Single Submission (OSS) yang merupakan skema implementasi teknis dalam hal perizinan penggunaan tenaga kerja asing di Internet.

Sistem ini menggunakan teknologi informasi dan mengintegrasikan sistem yang dimiliki oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.

Penanaman Modal Asing (PMA)

Di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, pelaksanaan investasi Januari-Desember 2020: Rp826,3 triliun, naik 2,1% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Januari-Desember 2019 (809,6 triliun rupiah). ) (sumber: www. Bkpm. Go.id).

Sementara itu, volume penanaman modal asing langsung menurut negara asal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Penanaman Modal Asing (PMA) per Negara (ANTARA/HO-)

Tabel tersebut menunjukkan beberapa negara yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap investasi di Indonesia, yaitu Singapura US$ 9,8 miliar (34,2%), China US$ 4,8 miliar (16,7%), Hong Kong, China US$ 3,5 miliar (12,15%) , Jepang US$ 2,6 miliar (9,2%), Korea Selatan US$ 1,8 miliar (6,3%), lainnya US$ 6,2 miliar (Rp 21,7 miliar)%).

Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Objek Investasi.

Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 “Penanaman Modal Asing” dalam ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing harus mendapat rekomendasi dari BKPM, dan surat rekomendasi merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan permohonan visa dan izin tinggal di Direktorat Jenderal. dari Imigrasi.

PMA adalah domain BKPM, bukan akrab di telinga masyarakat, karena masyarakat tidak bersentuhan langsung dengan penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat sangat beragam, hanya segelintir orang saja yang menguasai BKPM secara penuh.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika imigrasi menonjol ketika masyarakat mendengar kata “asing” dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal asing.

Proke

Aturan bagi orang asing yang masuk ke Indonesia diperketat karena diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Umum (PPKM).

Gugus Tugas COVID-19 telah merilis lampiran perubahan dan tambahan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional.

Orang asing yang akan masuk ke Indonesia harus mengikuti prosedur sebagai berikut, antara lain pengujian ulang RT-PCR pada saat kedatangan dan karantina wajib selama 8×24 jam atas biaya sendiri.

Orang asing harus mengikuti tes RT-PCR kedua pada hari ke-7 karantina. Jika hasilnya negatif, karantina dinyatakan selesai setelah hari ke-8.

Ketentuan mengenai kemajuan bagi orang asing berada dalam lingkup Gugus Tugas COVID-19, bukan Kantor Imigrasi. Gugus Tugas COVID-19 memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi ketentuan program.

Visa dan izin tinggal

Di masa pandemi COVID-19, ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru.

Pasal 2 Ayat (1) Orang asing dengan visa dan/atau izin tinggal yang masih berlaku dan sah dapat masuk ke Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ditunjuk setelah mengikuti peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang menangani COVID-19.

Surat keterangan sehat sesuai dengan Pasal 6 menjadi salah satu dasar keimigrasian yang memungkinkan orang asing masuk ke wilayah Indonesia.

Disinilah diperlukan sinergi antara Dinas Imigrasi dan Gugus Tugas COVID-19 agar segala ketentuan kesehatan bagi orang asing dapat dilaksanakan guna menekan penyebaran COVID-19.

Selama masa PPKM, diterbitkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.GR.02.07 Tahun 2021 tentang visa, tanda masuk, dan izin tinggal keimigrasian selama darurat COVID-19.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk kebijakan mengenai hasil RT-PCR negatif COVID-19, namun masih berlaku dan dapat diverifikasi menggunakan kode QR; bukti vaksin COVID-19 dosis penuh; surat yang menyatakan dalam bahasa Inggris bahwa mereka siap menjalani karantina dalam jangka waktu paling singkat 8 (delapan) hari di fasilitas karantina atau fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali ketentuan yang lebih tinggi agar setahap demi setahap pegawai memiliki petunjuk standarisasi dalam pengawasan dan pemberlakuan visa, rambu masuk dan izin tinggal keimigrasian selama darurat PPKM COVID-19.

Diharapkan dengan adanya SE ini tidak terjadi multitafsir terhadap jabatan yang lebih tinggi di lapangan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa ada lebih dari satu/dua kementerian atau lembaga yang terlibat dalam pengaturan tenaga kerja asing. Namun, ada beberapa kementerian atau lembaga terkait dari atas hingga bawah.

Sehingga jika terjadi ketidaksepakatan atas keberadaan TKA, maka “mata dan telinga” masyarakat akan terpaku pada imigrasi. Sedangkan ketentuan tenaga kerja asing mempengaruhi beberapa kementerian atau departemen.

Karena bagi masyarakat, segala sesuatu yang berhubungan dengan orang asing merupakan tanggung jawab dan fungsi dari pelayanan keimigrasian. Tidak dapat disangkal pula bahwa popularitas dinas keimigrasian telah disadari oleh masyarakat, lebih dari instansi lain, dengan tidak bermaksud merendahkan peran instansi lain.

Dengan demikian, kami berharap semua ketentuan yang ada dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang kita cintai.

*) Fenny Julita S.Sos, M.Si, Ahli Muda Analisis Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Artikel sebelumyaMoeldoko Bluesukan bagikan masker kepada warga Jakarta
Artikel berikutnyaPasangan usia subur disarankan untuk menunda kehamilan selama pandemi.