Beranda News ELSAM: RUU NDP Seharusnya Tidak Memperkenalkan Sanksi Pidana Baru

ELSAM: RUU NDP Seharusnya Tidak Memperkenalkan Sanksi Pidana Baru

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Vahyudi Jafar meminta DPR tidak menjatuhkan sanksi pidana baru terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Sanksinya cukup administratif dan denda administratif,” kata Wahyudi Jafar, Kamis, menanggapi pesan ANTARA dari Jakarta.

RUU PDP yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan Panitia Kerja (Panja) pemerintah memiliki pembahasan yang mengatur sanksi administrasi, denda administrasi, dan sanksi pidana. Sanksi pidana yang tercantum dalam RUU PDP adalah sanksi pidana yang mengatur pidana penjara dan denda.

Sanksi pidana dapat merujuk pada sanksi yang terdapat dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kata Vahyudi.

Kegiatan yang dilarang terkait penyalahgunaan data diatur oleh pasal 30-35 UU ITE, serta sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 45 UU ITE.

Dengan demikian, ELSAM berkeyakinan bahwa RUU PDP tidak mengharuskan penetapan kembali sanksi pidana baru untuk menghindari risiko terjadinya duplikasi pasal.

Di sisi lain, dikhawatirkan fenomena overkriminalisasi akan terjadi jika RUU PDP memasukkan sanksi pidana baru, seperti yang terjadi setelah UU ITE di Indonesia berlaku.

Pada Oktober 2020, terdapat 324 kasus penegakan Hukum ITE di Indonesia. Setelah mengetahui jumlah kasus UU ITE, Vahyudi ingin menghindari peningkatan tajam jumlah kasus yang bisa terjadi di Indonesia jika RUU PDP memperkenalkan sanksi pidana baru.

Selain itu, menurut Vahyudi, penerapan sanksi administrasi dan denda administrasi akan lebih adil kepada semua pihak. Pernyataan tersebut merujuk pada RUU yang diajukan pemerintah, yakni pelaku yang hanya dapat dipidana karena menguasai atau mengolah data pribadi, sedangkan pemerintah tidak dapat dipidana.

“Lagi Adil (jika) hanya sanksi administrasi atau denda administrasi yang diterapkan,” tambahnya.

Artikel sebelumyaBMKG: Gempa Alaska tidak berdampak signifikan di wilayah Indonesia
Artikel berikutnyaMAKI: KY harus menghargai "diskon" Hukuman Joko Tyandra